Lampung Raya Pendapatan Lambar 2020 Diproyeksi Rp1,397 T

Pendapatan Lambar 2020 Diproyeksi Rp1,397 T

Paripurna pengesahan KUA-PPAS Lampung Barat 2020 di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Senin (5/8). FOTO LUSIANA/RADARLAMPUNG.CO.ID
Paripurna pengesahan KUA-PPAS Lampung Barat 2020 di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Senin (5/8). FOTO LUSIANA/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Proyeksi pendapatan daerah Lampung Barat pada 2020 mencapai Rp1,397 triliun lebih. Kemudian belanja daerah Rp1,455 triliun lebih. Dari komposisi tersebut, terjadi defisit Rp47,905 miliar lebih.

”Guna perbaikan dan perkembangan Lambar ke depan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pemkab. Di antaranya prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai sejauh mana pembangunan yang diprioritaskan dan belum terselesaikan. Apakah masih menjadi prioritas selanjutnya atau berganti,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Lambar Ismun Zani saat membacakan laporan dalam paripurna pengesahan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang sidang Marghasana, Senin (5/8).

Baca :   Tegar, Lima Mantan Anggota Dewan Hadiri Pelantikan Rekan

Terkait program unggulan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti pemberian seragam gratis, diharapkan dalam pelaksanaannya bisa tepat waktu. Sehingga siswa baru tidak terlalu lama menunggu dan manfaatnya akan lebih dirasakan.

”Kepala Dinas Pendidikan agar mengkaji ulang pengadaan alat-alat drumband di PAUD/TK dan lebih memprioritaskan pengadaan alat kesenian tersebut di tingkat SD dan SMP,” sebut dia.

Dinas Pendidikan juga diharapkan untuk menginventarisir dan lebih memperhatikan mebeler sekolah pada daerah sulit dijangkau. Pemkab juga diminta segera membangun rumah ibadah berupa musala yang layak di Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar.

Baca :   Takut Ada Warga, Perampok Kabur dan Tinggalkan Pistol Korek

Sebab musala yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung jamaah saat datang waktu salat. “Kami melihat dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, rata-rata sosialisasi dan pelatihan. Apakah hal ini memang suatu keharusan, karena melihat besaran anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Output dari kegiatan juga masih kurang pas,” tegasnya.

Pemkab juga perlu melakukan sinkronisasi seluruh program, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan begitu, program-program tersebut di tahun mendatang dapat lebih terukur dan terarah. (lus/ais)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini