oleh

Persoalan PBJ di Lampung Jadi Sorotan KPK

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Persoalan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Lampung menjadi salah satu persoalan yang masih disorot Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini karena PBJ merupakan salah satu corong yang paling waspada dalam aparat publik melakukan tindakan korupsi.

Dalam diskusi yang digelar KPK, Tempo Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bertajuk Jurnalis Lawan Korupsi di Hotel Horizon Bandarlampung, Sabtu (10/8), Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak atau yang akrab disapa Yeye menjadi salah satu pembicara.

Yeye mengungkapkan tren melakukan korupsi sebenarnya telah bergeser semenjak tiga tahun terakhir. Di mana saat ini lebih banyak kasus korupsi berupa suap mencapai 60%, sementara pengadaan barang dan jasa 23%. Adapula penyalahgunaan anggaran 6%, tindak pidana pencucian uang 4%, perizinan mencapai 3%.

“Jadi modus selama ini melalui PBJ, namun sekitar 3 tahun terakhir sudah bergeser. Karena orang-orang merasa sudah semakin susah PBJ, karena banyaknya aturan sehingga tren ini menjadi suap,” sebut Yeye.

Terkait perkara PBJ ini, dalam data Litbang KPK sejak 2014-2017 terdapat sebanyak 2.173 aduan. Seluruh aduan yang masuk ini memang tidak dapat seluruhnya diproses oleh KPK, mengingat KPK sendiri memiliki tugas menindak jika kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 miliar, kemudian melibatkan aparatur pemerintahan dan apabila tidak sampai Rp1 miliar namun melibatkan kepentingan masyarakat.

“Karena itu dari 2014 hingga 2017 kasus PBJ yang ditangani KPK ada 188 kasus,” sambung Yeye.

Yeye menjelaskan berdasarkan hasil supervisi Korsupgah KPK Korwil III menemukan beberapa permasalahan PBJ dan LPSE yang dipengaruhi saat Pilkada. Di mana dipengaruhi saat bupati, wali kota, maupun gubernur telah melakukan koordinasi dalam pencalonan.

“Yang pertama paket sudah ada yang punya atau ijon. Ini muncul pasca pilkada apalagi calonnya pengusaha. Jadi ada pengusaha lain yang mendukung kampanye dan menjanjikan proyeknya untuk dia. Nantinya bentuk permintaannya berupa komitmen fee,” sambung Yeye.

Kemudian, membagi paket pekerjaan. Misalnya ada beberapa pekerjaan dengan nilai tender Rp1 miliar namun akhirnya dipecah menjadi di bawah Rp200 juta sehingga tidak perlu melakukan tender. Adapula intervensi di Dinas PUPR melalui kepala dinas. Kemudian sistem lelang di LPSE mengalami gangguan hingga di-hack.

“Ada juga jika penyedia penggantinya ada kekurangan dokumen penawaran, dimasukan lagi melalui orang ke tiga. Penyedia pengganti ini hanya memberikan dokumen dan user id kepada kepala dinas PUPR. Sementara prosesnya dibuat di dinas PUPR. Ada yang paling mencolok apabila dua kali gagal tender, kan aturannya bisa penunjukan langsung. Maka perusahaan yang akan ditunjuk yang jelas sudah siap pastinya,” sambungnya.

Persoalan LPSE sendiri sepanjang 2019 KPK mencatat ada server LPSE yang di-hack. Mulai Pemprov Lampung, Tulangbawang, Mesuji, dan Lampung Timur. Untuk Lampung Utara hack pernah terjadi saat 2015 hingga 2016, namun pada 2019 kondisinya sudah cukup aman.

“Jadi PBJ ini jadi penyebab ada benturan kepentingan di pilkada, jadi isu pilkada dibungkus untuk perizinan bisnis. Misalnya kalau temennya bupati, perusahaan itu berharap perizin bisnis mudah,” tambahnya.

Nah dalam perbaikannya, KPK mengatakan baik pemda maupun pusat lebih baik memperbaiki sistem dan manusianya. “Bukan hanya sistem yang harus diperbaiki, namun manusianya juga. Karena membangun sistem mudah tapi membangun manusianya itu nggak mudah, integritas personal yang harus diperbaiki,” tandasnya. (rma/sur) 

Komentar

Rekomendasi