Politika DKPP Berhentikan Andri Oktavia dari Ketua KPU Lamtim

DKPP Berhentikan Andri Oktavia dari Ketua KPU Lamtim

188
Suasana sidang pembacaan 16 putusan sidang kode etik pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). FOTO DKPP FOR RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Salah satunya adalah dengan termohon KPU Lampung, KPU Lampung Timur dan Bawaslu Lampung dengan nomor perkara 118-PKE-DKPP/VI/2019.

Komisioner KPU Lampung Solihin menjelaskan Perkara 118 teradu 1 Ketua KPU Lamtim Andri Oktavia diberikan sanksi peringatan dan pemberhentian sebagai Ketua. Kemudian, teradu 2-5 yakni seluruh anggota KPU Lamtim diberikan sanksi peringatan.

“Sementara untuk teradu 6-10 Ketua dan Anggota KPU Lampung diberikan rehabilitasi nama baiknya. Kemudian, untuk ketua dan anggota Bawaslu, diberikan sanksi peringatan, ” ujarnya, Rabu (21/8).

Sementara, saat dikonfirmasi, Andri mengaku legowo dengan keputusan DKPP tersebut. Melalui pesan What’s App, Andi mengatakan akan menjalankan putusan DKPP tersebut. “Sikap saya ya melaksanakannya karena memang aturannya mengikat. Kita juga tidak bisa melakukan pembelaan, ” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Provinsi Lampung dinilai salah tafsir terkait isi surat edaran (SE) KPU RI nomor 976. SE ini jadi salah satu dasar KPU Lampung menyupervisi KPU Lampung Timur untuk melakukan pleno rekapitulasi ulang suara di Kecamatan Batangharinuban, Lampung Timur.

Hal tersebut diungkapkan Yuriansyah, pengacara Hendri Yulianto (DPC Gerindra Lampung Timur) dalam agenda sidang kode etik ke-1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPU Lampung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung.

Sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor perkara 118-PKE-DKPP/VI/2019 digelar di Rupatama, Mapolda Lampung, Kamis (4/7).

“Yang kami persoalkan lebih kepada pleno pertama yang saat itu yang dianggap selesai dengan ditandatangani KPU dan saksi serta distempel basah. Sementara KPU Lampung memerintahkan pleno ulang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, SE KPU RI nomor 796 berisi tentang menyatakan bagi daerah yang belum nerampungkan rekapitulasi maka bisa dilanjutkan paling lambat dua hari sebelum tahapan di Provinsi berakhir. Artinya, menurut dia, rekapitulasi suara ulang sah sejak Rabu (5/6).

“Setelah itu, pleno di tanggal 8/9 Mei 2019. Itu bertentangan dengan SE KPu 796. Dan sudah melebihi batasnya yakni di 7 Mei. Kami berharap aturan ditegakkan sebenar-benarnya,” pintanya.

Dalam tahapan sidang berikutnya, dia mengaku pihaknya akan menyuguhkan rekaman proses sidang pleno pertama sebagai alat bukti. Di mana dalam rekaman video tersebut, Yuriansyah bilang banyak hal-hal yang menunjukkan data dan fakta yang valid.

“Harusnya ada di sidang pertama. Tapi masih dibawa rekan kami. Karena di dalam perjalanan ke sidang, ada kerabatnya yang meninggal dunia. Jadi hari ini yang bersangkutan tidak ikut sidang,” kata dia.

Sementara, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengklaim keputusan pihaknya sudah menyupervisi KPU Lampung Timur agar dilakukan pleno rekapitulasi ulang suara sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebab, kata Nanang, SE KPU RI nomor 796 merupakan perpanjangan masa pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terutama untuk wilayah timur dan untuk kab/kota yang TPS di kecamatan jumlahnya besar.

“SE itu juga digunakan sebagai dasar koreksi rekapitulasi suara yang mengalami masalah. Pleno rekapitulasi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 10 Mei 2019. Jelas dan pasti,” tandasnya. (abd/sur) 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini