oleh

“Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Perberat Beban Rakyat”

radarlampung.co.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Gema Rakyat Peduli Pelayanan (Gerilya) menggelar aksi di depan kantor DPRD Lampung, Kamis (19/9). Mereka menilai rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat membebani rakyat kecil.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Dede Sulaiman mengungkapkan niatan  kenaikan iuran hingga 100 persen tersebut justru membebankan rakyat di tengah persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Ironisnya lagi, di saat beban berat itu diberikan ke masyarakat, malah gaji direksi BPJS Kesehatan direncanakan bakal naik.

“Kita tahu BPJS saat ini kan sedang defisit, tapi kenapa rakyat yang dibebankan. Harusnya pihak direksi BPJS ikut merasakan. Malah gajinya dinaikkan. Artinya ini tidak adil bagi kami msyarakat,” kata Dede.

Menurutnya, iuran ini sudah membebankan, jangan ditambah lagi. Karena sejatinya penerima manfaat BPJS ini adalah dari masyarakat kecil dengan keterpilihan kelas.

Namun bukan mau membayar tapi memang beban itu tidak mampu dibayar oleh masyarakat. Tapi kenapa pemerintah sepihak menaikkan tanpa melibatkan masyarakat dalam berdiskusi.

“Ketika nantinya tidak mampu bayar, kami minta kesehatan masyarakat ini di backup oleh pemerintah seperti di zaman sebelum adanya BPJS, berupa Jamkesda atau Jamkesmas. Jadi tidak ada keresahan di masyarakat,” tandasnya.

Peserta aksi diterima langsung aspirasinya oleh Ketua Fraksi PKS, Ahmad Mufti Salim dan beberapa anggota dewan lainnya seperti, Syarif Hidayat, Rahmat Mirzani Djusal Ketua Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua 1 Fraksi Gerindra Ely Wahyuni, Anggota Fraksi Demokrat Budiman AS, dan Yozi Rizal di ruang Badan Kehormatan DPRD setempat.

Pada kesempatan itu, Mufti mengatakan semua aspirasi masyarakat yang datang kepada DPRD Provinsi Lampung bakal diterima. Pihaknya juga akan melanjutkan hal ini kepada Pimpinan Sementara DPRD Lampung untuk ditindaklanjuti.

“Kami mewakili teman-teman semua, pada prinsipnya aspirasi akan kami terima. Bukan hanya dipahami namun sesuai dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung khususnya yang hadir disini bahwa kami akan sampaikan ke pimpinan sementara bahwa ada aspirasi ini untuk di advokasikan,” tandas Mufti.  (rma/kyd)



Komentar

Rekomendasi