oleh

Densus 8485 Tertibkan Prilaku BABS

radarlampung.co.id – Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi salah satu penyebab tercemarnya lingkungan dan buruknya kualitas air sungai. Tentunya, hal ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Dalam menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waykanan rupaya punya cara jitu untuk menjadikan daerahnya bebas buang air besar sembarangan atau disebut Open Defecation Free (ODF).

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya mengungkapkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas yang dikenal dengan Densus 8485 yang bertugas mengawasi perilaku BAB sembarangan di masyarakat.

“Kami ciptakan di Waykanan itu, BAB sembarangan itu sama seperti teroris, makanya kita bikin Densus 8485. Kenapa demikian, karena perilaku tersebut dapat mencelakakan orang banyak, orang jadi engga sehat,” katanya saat pertemuan yang digelar Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), di Kantor SNV Indonesia, Wayhalim, Jumat (11/10).

Dengan usaha tersebut, sambungnya, Waykanan didaulat sebagai salah satu kabupaten di Lampung yang telah 100 persen ODF. Namun dirinya mengaku, hal tersebut tidaklah mudah lantaran permasalah BABS bukan hanya memastikan seluruh warga memiliki sanitasi yang layak, melainkan yang utama memberikan edukasi dan pemahaman kepada warganya.

Menurutnya, masyarakat yang terbiasa BABS cenderung wilayah disepanjang sungai, yang lebih memilih BAB di sungai. Sehingga, perubahan pola kebiasan tersebut menjadi kunci agar daerah mencapai 100 persen ODF.

“Kalau kita membuat pos anggaran khusus untuk ODF engga bakal kelar, karena cenderung anggaran (APBD) telah terserap untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, belanja rutin dan sebagainya yang memiliki posnya masing-masing,” ujarnya.

Sehingga, dirinya mengeluarkan peraturan penggunaan dana desa sebesar 30 persen untuk pengelolaan sanitasi dalam satu tahun anggaran. “Selain itu kita memberikan dana hibah untuk ormas yang mampu menyelesaikan persoalan sanitasi,” imbuhnya.

Selain dukungan pembiayaan, dirinya juga menyebutkan bahwa, kunci keberhasilan pengelolaan sanitasi terletak pada kinerja OPD yang dapat melaksanakan tupoksi dalam menangani permasalahan sanitasi. “Mulai dari puskes, bidan, rumah sakit, sekolah dan dinas-dinas terkait,” ujarnya.

Bahkan, yang tergabung dalam Densus 8485 tersebut juga terlibat instansi vertikal dan seluruh masyarakat yang mendukung upaya pemerintah menuntaskan ODF, yang merupakan pilar kesatu dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Jadi kita tidak hanya melalui spanduk atau cawe-cawe saja, apa lagi tidak turun, itu akan sulit. Kalau ada masyarakat tidak perduli dengan itu, Polisi-TNI harus juga ikut ngomong. Sebenarnya kita harus terus berinovasi dan terus berkomitmen dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut,” tandasnya.

Disisi lain, Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati berharap dengan adanya pertemuan ini untuk memotivasi para pimpinan kepada daerah agar menjadikan daerahnya ODF, atau dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan BABS. “Waykanan saja bisa ODF, kok Bandarlampung, Tanggamus, Lampung Timur, atau Metro engga bisa seperti itu, itulah harapannya,” jelasnya.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk terus berkomitmen dalam menuntaskan masalah lingkungan juga menjadi penting. “Selain peran pemimpin, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan turun menjadi hal yang utama,” pungkasnya. (apr/kyd)



Komentar

Rekomendasi