oleh

Tekan Inflasi Akhir Tahun, BI Lampung: Perhatikan Komoditas Pangan

radarlampung.co.id – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi Lampung tengah fokus menekan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2020 yang biasanya memberikan tekanan kenaikan harga.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, hal ini perlu di antisipasi dengan langkah yang lebih konkrit untuk kesejahteraan masyarakat dan inflasi yang terjaga dalam kisaran 3,5 ± 1 persen untuk keseluruhan tahun 2019.

”Dalam jangka pendek di triwulan IV 2019, terdapat beberapa risiko bersumber dari komoditas pangan perlu kita perhatikan. Di antaranya beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras,” katanya dalam High Level Meeting TPID Provinsi Lampung di lantai empat BI Lampung, Selasa (15/10).

Lebih jauh dia mengatakan, Komoditas beras yang sesuai dengan siklus produksi musimannya di akhir tahun cenderung berkurang. Pantauan BPS menunjukkan peningkatan harga gabah baik di petani maupun penggilingan.

Selain itu, perlu diperhatikan pula potensi gangguan produksi pangan saat memasuki musim penghujan, potensi kenaikan tarif angkutan udara, kebijakan untuk menaikan cukai rokok 23 persen diawal tahun 2020, serta rencana Pemerintah terkait kenaikan tarif angkutan penyeberangan di Merak-Bakauheni.

Guna menghadapi sejumlah risiko tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan. Seperti kerjasama TPID dan Bulog dalam memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas tersebut di pasar.

Kemudian, melakukan intensifikasi pendampingan dan pelatihan penanganan komoditas hortikultura pada musim penghujan, memitigasi ketersediaan pasokan hortikultura dengan mempercepat LTT (Luas Tambah Tanam). Memitigasi risiko inflasi yang disebabkan oleh tingginya permintaan konsumsi rokok dengan sosialisasi hidup sehat tanpa rokok.

Serta, memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan dan meningkatkan kerja sama Perdagangan. Selain itu, koordinasi dengan Satgas Pangan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penimbunan komoditas yang merugikan masyarakat.

Lebih jauh dia memaparkan, risiko level kenaikan tahunan harga barang dan jasa di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan normal tahunan di tahun sebelumnya. Hal ini karena dibarengi dengan kebijakan yang dapat mendorong biaya produksi (cost push inflation) dan peningkatan biaya distribusi (distribution cost).

Peningkatan biaya produksi diperkirakan antara lain karena risiko kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku 1 Januari 2020, risiko kenaikan tarif Listrik 900 VA (penghapusan subsidi pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA mulai tahun depan), dan risiko kenaikan UMR tahunan dengan level lebih tinggi akibat meningkatnya biaya hidup dan transportasi.

Risiko kenaikan harga BBM dan gas LPG tiga kilogram bersubsidi, sinyal ditangkap dari penurunan anggaran subsidi energi BBM dan Elpiji tiga kilogram pada APBN 2020, serta risiko kenaikan tarif angkutan online. Tarif yang ditetapkan Kemenhub untuk Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp1.850 – Rp2.300 per km dengan biaya minimal Rp7.000 – Rp10.000.

Sedangkan, peningkatan biaya distribusi diperkirakan antara lain karena risiko kenaikan tarif tol di Jawa yang akan berdampak kepada peningkatan ongkos angkut sehingga mempengaruhi harga barang yang berasal dari Jawa (second row effect), risiko kenaikan harga BBM khususnya Solar di tahun 2020 serta Risiko peningkatan tarif penyeberangan Merak-Bakauheni yang mulai dilakukan secara bertahap.

”Risiko yang berasal dari kemungkinan terhambatnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Terlambatnya BPNT berisiko menyebabkan masyarakat penerima BPNT akan mencari beras di pasar yang berpotensi meningkatkan harga beras (demand pull inflation),” tandasnya. (ega/kyd)



Komentar

Rekomendasi