oleh

Kemenhub Melalui STPI Adakan Diklat HF dan SMS di Lampung

Radarlampung.co.id –  Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)  melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Human Factor dan Safety Management System,  di ruang Emerald,  Hotel Emersia,  21-25 Oktober 2019.

Diklat  diikuti oleh masing-masing 60 orang dari berbagai unsur. Diantaranya, Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II, UPBU Muko-muko, UPBU Silampari, UPBU Depati Parbo Kerinci, Dishub Lampung,  TNI-AU Lanud PM Bunyamin Lampung, Airnav Lampung, BMKG Lampung,  Maskapai Penerbangan, para GHA, APS, APK.

Diklat ini merupakan bagian dari usaha Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan layanan di bidang keselamatan penerbangan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kepala Kantor UPBU  Radin Inten II, Asep Kosasih, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada STPI yang datang ke Bandarlampung untuk memberikan pelatihan dasar keselamatan Human Factor dan Safety Management System kepada operator bandara, operator penerbangan, serta pihak-pihak terkait yang memberikan layanan di bidang penerbangan.

“Melalui pelaksanaan diklat ini pemahaman insan-insan penerbangan di Provinsi Lampung dan sekitarnya semakin baik di masa mendatang. Selain itu,  tidak kalah pentingnya diharapkan memberikan dampak langsung terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi udara, khususnya di Bandar Udara Radin Inten II Lampung, ” harapnya.

DPM  sendiri,  kata Asep,  merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia baik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengurangan angka pengangguran maupun peningkatan daya saing SDM Indonesia.

Diketahui,  Kementerian Perhubungan telah menjalankan DPM ini dalam tiga tipe, yaitu type community development, type safety dan security, dan type revitalisasi SMK. Diklat Human Factor dan Safety Management System merupakan bagian dari DPM type safety dan security.

Pelaksanaan DPM ini selaras dengan Program Prioritas Pemerintah mendatang seperti yang disampaikan oleh Presiden Negara Republik Indonesia  Tahun 2019-2024 Ir. Joko Widodo,  dimana prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia, disamping Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

“Kemudian Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, ” pungkasnya. (Abd)



Komentar

Rekomendasi