oleh

Pengangkatan Tenaga Kontrak DKP Melalui SK Gubernur, Begini Perkembangannya

RADARLAMPUNG.CO.ID – Polemik honor ke-35 tenaga honorer lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung berlanjut. Berdasarkan penelusuran wartawan, seluruh tenaga honorer memegang SK Gubernur pengangkatan Tenaga Kontrak DKP.

Pengangkatan tersebut atas usulan kepala DKP. Dalam SK itu dijabarkan, pembayaran honorer dibebankan pada APBD Lampung dalam DPA OPD DKP Lampung.

Kemudian SK yang bernomor 800/245/VI.04/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 ini menyantumkan pula bahwa keputusan ini tidak dapat dijadikkan dasar atau jaminan bagi tenaga kontrak dimaksud untuk diangkat atau diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Apabila selama 4 hari berturut-turut atau dihitung secara kumulatif selama 20 hari kerja tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa keterangan, melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar etika dan moral, akan diberhentikan dengan tidak hormat atas usul Kepala OPD terkait kepada Gubernur Lampung sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini. Dan, tenaga kontrak tersebut tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.

Baca :   Efisiensi Anggaran, Pemprov Lampung Kaji Randis Sistem Sewa

Apabila masing-masing tenaga kontrak masih dibutuhkan, pengangkatan tenaga kontrak akan diperpanjang setiap tahun setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung. Tapi apabila sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan ini tidak diusulkan kembali oleh Kepala OPD terkait untuk tahun berikutnya, tenaga kontrak tersebut berhenti dengan sendirinya.

Keputusan itu berlaku sejak 1 April 2019 sampai 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Yang kemudian ditandatangani oleh Kepala BKD Lampung kala itu Dewi Budi Utami di sisi kiri kertas.

Sementara di sisi kanan kertas tertulis SK ditetapkan pada 4 April 2019 di Telukbetung dan disebutkan pula Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dto yang kala itu menjabat.

Baca :   Momentum Hari Ibu untuk Perangi Stunting

SK tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah tugas (SPT) yang ditetapkan pula pada 16 April dengan nomor 800/293/V.19-SET.1/2019. Di mana dalam SPT ini Zulvaredi Pratama satu dari 35 honorer mendapatkan perintah melaksanakan tugas pada Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat DKP Provinsi Lampung. SPT ini ditandatangani Kasubag Umum dan Kepegawaian DKP Lampung saat itu Edison dan Kepala DKP Toga Mahaji.

Zul diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, dengan ketentuan pertama surat perintah tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kedua setelah menerima surat perintah tugas ini, agar melapor kepada atasan langsung. Ketiga, surat perintah tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Komentar

Rekomendasi