oleh

Pengambilan Keputusan KPU Daerah Wajib Dihadiri 3 Komisioner KPU Lampung

radarlampung.co.id – KPU Provinsi Lampung mengundang sekretariat KPU se Lampung. Hal itu menindaklanjuti surat edaran KPU RI nomor  2183/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2019,  terkait pengambil alihan kewenangan sementara lantaran masa berlaku komisioner KPU kabupaten/kota telah habis pada Minggu (17/11).

Rapat  dihadiri komisioner KPU Lampung dan Sekretaris KPU Kabupaten/kota. Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, meskipun ada pengambilalihan tugas dan wewenang oleh KPU Provinsi, pihaknya menjami  hal ini tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada serentak 2020. Di mana,  hingga Desember 2019 belum ada tahapan yang krusial.

“Saat ini kami terus berkoordinaai dengan Sekretaris KPU kabupaten/kota. Bagaimana terkait kesiapan anggaran,  atau launching Pilkada serta pengumuman calon independen. Saat ini kami masih menyiapkan draft pengumimannya, ” ujarnya,  Selasa (19/11).

Baca :   Pendaftaran Cakada Bikin KPU Lampung Galau, Kenapa ?

Erwan menekankan,  selama pengambilalihan sementara ini,  tetap Sekretaris KPU menjadi leader dalam memimpin lembaga terkait. Sebab hal serupa juga terjadi tidak hanya di Lampung,  tapi terjadi di beberapa daerah lain seperti Bali,  Banten,  dan Papua. Bahkan pernah terjadi di Pesisir Barat pada apilkada serentak 2015.

“Saya kira masyarakat juga tidak perlu khawatir dalam proses tahapan menuju Pilkada serentak. Jika ada hal teknis,  tentunya akan dikoordinasikan dengam Korwil se Lampung, ” ucapnya.

Masih kata Erwan,  dia mengaku belum mengetahui sampai kapan tugas pengambilalihan kewenangan ini. Saat ini,  pihaknya masih menunggu penetapan calon komisioner KPU kabupaten/kota dari KPU RI. “Prosesnya masih dalam tahapan penyerapan informasi dan masukan dari masyarakat. Sehingga output dari keputusan nanti menghasilkan komisioner yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik, ” kata dia.

Baca :   Bimtek,  KPU Lampung Fokus Pendaftaran Calon

Dia juga menekankan kepada KPU kabupaten/kota tetap berada dalam aktivitas seperti biasa. Hal tersebut dilakukan agar bisa tetap menjaga hubungan dengan mitra dan stake holder.

“Jangan sampai, karena tidak ada pimpinan dan ada undangan dari stake holder tidak datang,  ini tugas sekretaris KPU. Tapi jika dalam pengambilan keputusan KPU provinsi harus hadir,  minimal harus ada tiga komisioner untuk pengambilan keputusannya, ” kata dia. (abd/wdi)



Komentar

Rekomendasi