oleh

Bimtek Kades Telan Rp2,7 M, Begini Tanggapan Plt. Bupati Lampura

radarlampung.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo mengaku, tidak ada pemberitahuan tentang

pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) para Kepala Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh indonesia (Apdesi) kabupaten setempat.

“Hanya saja Apdesi, melalui BPMD Lampura pernah melaporkan akan ke Bali dalam rangka melihat Bumdes di sana. Tapi kalau untuk Bimtek tidak ada,” kata Budi, Rabu (20/11).

Untuk anggaran pelaksanaan, kata dia, tentunya menggunakan dana desa yang kendatinya dikelola oleh para Kades itu sendiri. “Dengan begitu, BPMD saya tidak perintahkan untuk melakukan pendampingan ke Bali tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa BPMD Kabupaten Lampura, Habibi menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pendampingan Bimtek ke Bali pada 20-23 November 2019 tersebut dikarenakan tidak mendapat izin dari Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo.

“Mereka (Apdesi) melayangkan surat untuk pendampingan Bimtek ke Bali. Sayangnya, pak Plt. Bupati Lampura tidak mengizinkan untuk kita melakukan pendampingan kepada para Kades,” terangnya.

Menurutnya, dalam isi surat pendampingan itu, rombongan Kades menuju desa Kuteh, Kecamatan Kutai Bali. Habibi mengaku, tidak mengetahui maksud dan tujuan para Kades menuju lokasi tersebut.

“Terus terang saya juga kurang memahami maksud dan tujuan Para Kades ke lokasi itu. Sebab mereka hanya melayangkan surat pendampingan saja, tanpa membeberkan tujuan dan menfaatnya,” terangnya

Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)  Kabupaten Lampura, Rasid sangat menyayangkan kegiatan menggunakan dana desa yang jumlahnya cukup Pantastik, Rp 2,7 Miliar.

Menurutnya, jumlah sebesar itu jika dipergunakan untuk peruntukan membangun  desa tentu lebih bermanfaat lagi, ketimbang harus melaksanakan Bimtek ke Pulau Dewata.

Melihat dari depisi pencegahan KPK hadir untuk ke dua kalinya hadir ke Lampura, salah satunya menyoroti tentang Dana Desa.

“Dalam hal ini, saya meminta kepada BPK dan KPK dapat memonitoring kegiatan Kades se-Lampura menggunakan dana desa yang cukup besar Rp2,7 milyar tersebut,” harapnya.

Ia juga menyesalkan, terdapat sebagian keluarga Kades yang juga ikut dalam rombongan tersebut. “Kita pertanyakan fungsi keluarga Kades yang ikut dalam rombongan itu. Terus terang saya melihat ini untuk sebuah pelesiran, bukan Bimtek,” pungkas Rasid

Sementara, Ketua Apdesi Edwar Syahputra mengelak bila kegiatan dilaksanakan mengada-ada dan tidak ada manfaatnya. Sebab, menurutnya itu telah melalui musyawarah seluruh anggota, dan sangat jelas tujuannya.

Ia mengatakan, kegiatan bimtek ini sudah lama di rencanakan pihaknya, yakni ditahun 2017 lalu. Namun, ditahun 2019 baru bisa terlaksana.

Dirinya juga mengklim, kegiatan tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah setempat, melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampura.

“Kita sudah dapat dukungan dari PMD Kabupaten Lampura. Terlebih, kegiatan ini sudah masuk ke dalam rencana kegiatan desa. Jika tidak dijalani, maka semua desa akan merubahnya kembali. Perubahan itu tidak gampang, memerlukan beberapa hati kedepan,” terangnya.

Pihaknya meyakni, jika kegiatan itu guna untuk peningkatan kapasitas aparat desa umengembangkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Sudah diketahui Bali banyak sekali potensi sumber daya alamnya, disana para Kades akan turun dan melihat secara langsung desa-desa yang sudah berkembang dengan memanfaatkan SDA yang ada. 

“Disana nanti akan melihat secara langsung bagaimana upaya memaksimalkan pembangunan dengan potensi yang dimiliki. Apalagi itu jelas (bimtek) dalam petunjuk teknisnya,” tandasnya. (ozy/kyd)



Baca :   Oknum PNS Pemkab Lampura Terjerat Narkoba

Komentar

Rekomendasi