oleh

Korupsi ADD, Tiga Terdakwa Dituntut Rata

RADARLAMPUNG.CO.ID – Terbukti korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Ratu Abung, Abung Selatan, Lampung Utara, tiga terdakwa korupsi divonis rata oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi Pinta Natalia Sihombing dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Ketiga terdakwa yang divonis tersebut yakni, Zainul Ferdi selaku Pj Kepala Desa Ratu Abung, Sabardi selaku Sekertaris Desa Ratu Abung, dan Manijah selaku mantan Kepala Desa Ratu Abung.

Jaksa Pinta Natalia Sihombing mengatakan, ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Oleh karena itu, meminta kepada majelis hakim untuk mengadili terdakwa Zainul Ferdi, terdakwa Sabardi, dan terdakwa Manijah untuk menjatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsider tiga bulan, dan ketiganya diminta untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp79 juta,” ujar jaksa di PN Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (25/11).

Jaksa meyakini bahwa perbuatan ketiganya sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Baca :   Korupsi ADD, Tiga Perangkat Desa Diputus Hukuman Sama Rata

“Adapun hal yang meringankan yakni ketiganya masih ada keluarga yang harus dihidupi, terus terang, dan telah mengembalikan kerugian uang negara. Hal yang memberatkan, ketiganya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” terangnya.

Adapun dalam dakwaannya, ketiganya melakukan tindak pidana korupsi bermula pada 5 April 2016 yang mana Desa Ratu Abung mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp611.073.205.

Selain itu, Desa Ratu Abung juga mendapatkan tambahan bantuan dari provinsi sejumlah Rp5,6 juta untuk pengadaan proyektor.

Dari sejumlah dana tersebut, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa melakukan pembangunan onderlah dan gorong-gorong senilai Rp423.850.000.

Untuk pembangunan tersebut dilakukan pencairan sebanyak 2 termin. Pertama persentase 60% senilai Rp405 juta yang dicairkan Juni 2016 di masa pemerintahan terdakwa Manijah selaku Kepala Desa Ratu Abung.

Baca :   Korupsi ADD, Tiga Perangkat Desa Diputus Hukuman Sama Rata

Selanjutnya untuk pembayaran pembangunan diserahkan kepada saksi Sunarmin selaku bendahara kegiatan sebesar Rp204.411.600.

Pada termin kedua persentase 40% dicairkan senilai Rp270.350.000 pada November 2016 yang dilakukan di masa pemerintahan terdakwa Zainul Fardi, dan diserahkan senilai Rp136.271.400 kepada Sunarmin selaku bendahara kegiatan.

Kemudian dari jumlah pertanggungjawaban pengeluaran dana desa Ratu Abung tahun 2016 total sebesar Rp675.405.116 tersebut telah dilakukan pengujian atau klarifikasi kepada para pihak terkait atas bukti–bukti LPJ pengeluaran dana desa Ratu Abung Tahun 2016 terdapat penyimpangan.

Atas hasil pengujian, terdakwa Zainul Fardi bersama dengan Sabardi selaku sekretaris Desa Ratu Abung 2010-2016 dan Manijah kepala Desa Ratu Abung 2010-2016 merugikan keuangan negara dengan cara tidak menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai peruntukkannya.

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp79.812.800 dengan rincian penghitungan kekurangan pekerjaan pembangunan oderlah Rp44.812.800, sisa kegiatan pembangunan onderlah dan gorong-gorong yang dibagi-bagikan kepada yang tidak berhak Rp30 juta, dan pengadaan proyektor Rp5 juta. (ang/sur)



Komentar

Rekomendasi