oleh

Pengesahan APBD 2020 Alot, Fraksi Gerindra dan NasDem Menolak

RADARLAMPUNG.CO.ID – pengesahan APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020 berjalan alot. Paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB baru disahkan pukul 16.30 WIB hingga diwarnai aksi walk out.

Setelah pandangan fraksi, sidang diskors 30 menit. Sidang dilanjutkan tanggapan Bupati Loekman Djoyosoemarto. Setelah tanggapan bupati terjadi interupsi oleh beberapa anggota DPRD terkait penyertaan modal untuk BPRS Rajasa senilai Rp3,5 miliar. Ada yang menilai tak perlu dimasukkan dalam APBD dan ada yang menilai nama BPRS tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini pun ditanggapi bupati. “Saya mengapresiasi apa yang jadi perdebatan anggota DPRD Lamteng. Harus dipahami, BPRS ini bukan bank orang Islam saja. Perlunya wawasan luas, syariah ini adalah sistem keuangan yang baik. Seharusnya perdebatan seperti ini tak perlu terjadi karena sebelumnya TPAD telah membahas dengan DPRD terkait RAPBD 2020. Mau disetujui atau tidak, tidak jadi masalah bagi saya,” tegasnya.

Guna menentukan sikap masing-masing fraksi, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono kembali menunda sidang. Sidang diskors 15 menit. “Sidang diskors 15 menit untuk masing-masing menentukan sikap. Musyawarah untuk mufakat,” ungkapnya.

Di luar sidang, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menegaskan ada pemahaman yang salah BPRS adalah bank orang Islam saja. “Ada pemahaman yang salah dikatakan BPRS adalah bank orang Islam saja. Ini kan nggak bener. Makanya jadi anggota dewan itu wawasannya harus luas,” tegasnya

Apa pun keputusannya, kata Loekman, silakan saja. “Hasilnya apa silakan saja. Kita sudah memberikan RAPBD 2020 kepada DPRD yang terhormat,” ujarnya.

Permasalahannya, kata Loekman, penyertaan modal BPRS Rajasa. “Penyertaan modal BPRS Rajasa. Kita punya kewajiban yang tertuang dalam RAPBD penyertaan modal Rp10 miliar. Sekarang baru Rp6,5 miliar dan kurang Rp3,5 miliar. Oleh TPAD dan DPRD tidak diajukan sebesar itu. Tapi dikoreksi-koreksi sehingga jadi Rp3,5 miliar. Sesuai aturan saja jika tak disahkan pakai Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkapnya berlalu meninggalkan paripurna setelah diskors kali keduanya.

Pada pukul 16.00 WIB, sidang paripurna kembali dilanjutkan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan I Kadek Asian Nafiri menyatakan secara pribadi tak setuju jika manajemen mengandung diskriminasi. Mau disertakan modal atau tidak di BPRS Rajasam Segala sesuatu dan kosekuensinya di partainya siap menanggungnya. Saya izin walkout,” katanya meninggalkan paripurna.

Walkout ini juga diikuti anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem yang menolak disahkannya APBD 2020. Sedangkan Fraksi Golkar, PKB, Demokrat, dan PKS menyetujui pengesahan APBD. Total 37 dari 50 anggota DPRD menyetujui pengesahan APBD 2020 sebesar Rp2,703 triliun lebih. “Ini dinamika demokrasi. Satu fraksi saja tak sama pendapatanya. Ini penting bagi anggota dewan umumnya wawasan harus diperluas. Masalah istilah harus dipahami betul. Jangan diartikan syariah itu bank orang Islam sehingga agama lain nggak boleh berhubungan. Sementara diakui dunia sistem syariah sangat baik dalam pengelolaan keuungan,” kata Loekman setelah paripurna.

Loekman melanjutkan, silakan saja ada fraksi yang tak sepakat. “Silakan saja jika ada yang tak sepakat. Ini namanya demokrasi. Keputusan tak harus bulat, tapi alangkah baiknya bulat. Nggak bulat juga jika sudah memenuhi mekanisme aturan tetap jalan. Peristiwa ini seharusnya tak terjadi. Masalahnya pembahasan dengan TPAD dengan dewan sudah dilakukan sebelumnya. Dibahas secara komprehensif. Jika tak ada kecocokan harusnya jangan dibahas di paripurna. Paripurna ini adalah wahana pengesahan. Ada penolakan ini tak menggangu program pembangunan,” ujarnya.

Terkait ada anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang tak sepakat, Loekman yang ketua DPC PDI Perjuangan Lamteng akan mengambil langkah. “Ada mekanismenya. Nanti dilaporkan ke pusat,” ungkapnya.

Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menyatakan hal sama. “Perbedaan pendapat itu biasa. Ada kesepakatan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Tidak bisa musyawarah mufakat diambil keputusan dengan voting. Saya sudah serahkan ke fraksi-fraksi. Silakan musyawarah. Saya jelaskan BPRS Rajasa itu sehat. Sesuai asasnya harus ada penyertaan modal Rp10 miliar. Dari Rp6,5 miliar harus menyertakan modal Rp3,5 miliar,” katanya.

Dengan kecukupan itu, kata Sumarsono, harapannya BPRS Rajasa semakin sehat. “BPRS Rajasa semakin sehat. Jangan dilupakan BPRS Rajasa mengeluarkan bungan 16 persen setahun. Masyarakat bisa terbantu di samping BPRS Rajasa merupakan bank milik daerah. Menghasilkan PAD dan membantu menggerakkan UMKM. Penyertaan modal ini bisa merekrut karyawan lagi. Membuka lapangan kerja. Menurut saya nggak ada yang krusial diperdebatkan. Teman-teman ada perbedaan persepsi, saya nggak tahu masalahnya di mana. Jika menolak, silakan. Kita ambil yang sepaham dan sepakat. Kita ambil keputusan dan kuorum, kita sahkan,” ungkapnya. (sya/ang)



Komentar

Rekomendasi