oleh

Tidak Selesai di Dewan, Warga Datangi Dissos

RADARLAMPUNG.CO.ID – Setelah sebelumnya mengadu ke DPRD Lampung Tengah, puluhan warga yang tak menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kampung Kesumajaya, Kecamatan Bekri, mengadu ke Dinas Sosial (Dissos). Tujuannya tak lain meminta keadilan agar bisa menerima PKH.

Ali Akbar, perwakilan warga, menyatakan warga yang datang ke sini benar-benar keluarga tak mampu yang layak menerima PKH. “Ini yang datang warga miskin semua. Seharusnya berhak menerima PKH. Faktanya malah tak menerima,” katanya.

Kedatangan ke Dissos, kata Ali Akbar, warga juga menyerahkan fotokopi e-KTP dan KK. “Ini agar ke depannya pada 2020 warga yang datang ini bisa mendapatkan PKH yang benar-benar sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Warga, kata Ali Akbar, mendesak Dissos Lamteng bersama kepala kampung untuk segera mengadakan rapat desa. “Kita juga minta Dissos dan Kakam segera menggelar rapat desa untuk menentukan basis data terpadu dari warga yang berhak menerima PKH. Kalau yang kita ajukan sementara sekitar 70 KK,” ujarnya.

Selain itu, kata Ali Akbar, pihaknya meminta Dissos, Kakam, dan camat
berani mencoret warga yang sudah mampu tapi masih menerima PKH. “Warga yang sudah mampu tapi tetap menerima PKH harus dicoret. Penerima PKH juga dipasang stiker atau cap di rumahnya,” ungkapnya.

Di Kampung Kesumajaya, kata Ali Akbar, data yang dikirim ke DPRD ada 326 KK. “Ada 326 KK penerima PKH. Tapi yang sudah terdegradasi ada 14 KK. Jadi ada 312 KK. Data ini sebagai sampel dan tidak valid. Ada warga yang ladangnya luas, punya mobil, dan penggilingan padi malah dapat PKH. Sedangkan rumah yang reot dan tinggal dengan cucunya malah nggak dapat. Kita harap Dissos turun memantau dan tak sekadar terima laporan,” ungkapnya.

Kedatangan warga ini diterima Kabid Penanganan Fakir Miskin Dissos Johanes Chanzen dan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Achmad Fachrudin.

Sebelumnya diberitakan, warga sebelumnya mengadu ke DPRD Lamteng. Ketua Komisi IV DPRD Lamteng I Wayan Eka Mahendra menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat. “Kita akan tindaklanjuti langsung terkait permasalahan ini dengan turun ke bawah. Ini permasalahan nasional dan bukan hanya terjadi di Lamteng. Kita akan jadikan Kecamatan Bekri sebagai percontohan kecamatan lain dalam penerimaan PKH,” katanya.

Dalam pendataan penerima PKH, Wayan menyatakan harus lebih terbuka. “Harus lebih terbuka. Jangan ada warga yang ada di bawah garis kemiskinan malah tak menerima. Ini bisa dilihat dari prinsip indikator penerima PKH layak atau tidak,” ujarnya.

Carut-marut persoalan ini, kata Wayan, harus dibenahi. “Awalnya kan penerima PKH berdasarkan data 2011. Secara logika ada pergeseran tingkat ekonomi masyarakat. Kemudian hal ini pasti menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga yang tak menerima PKH. Kita berharap warga yang sudah mampu atau tingkat ekonominya sudah baik mempunyai kesadaran untuk menyerahkan kepada warga yang layak menerima,” ungkapnya. (sya/ang)



Komentar

Rekomendasi