oleh

KPKAD Berharap Polisi Tetapkan Tersangka Baru Dalam OTT di Inspektorat

RADARLAMPUNG.CO.ID – Koordinator Presidium KPKAD Lampung Gindha Ansori Wayka mendukung kepolisian menetapkan tersangka baru operasi tangkap tangan (OTT) selain dua oknum ASN dari Inspektorat Lampung ED dan MM. Di mana, OTT itu diketahui dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Krimsus Polda) beberapa waktu lalu.

Advokat muda ini menilai, proses penegakan hukumnya diduga seperti hanya mengarah pada kedua pelaku yang saat ini sedang ditangguhkan tahanannya oleh Polda Lampung. Upaya OTT ini, kata dia, diduga tidak diikuti dengan menetapkan atasan dari oknum Inspektorat Provinsi Lampung dan oknum yang menyerahkan uang dari Dinas Perindustrian Lampung.

“Perkara OTT ini menjadi menarik tatkala diduga belum ada pengembangan kepada nama pelaku lainnya sebagaimana yang disebutkan dua oknum yang sudah menjadi tersangka di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dalam waktu dekat ini akan dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum,” ujar pria yang akrab disapa Ansori ini, Senin (9/12).

Dikatakan, OTT tersebut terjadi terkait hasil pemeriksaan dari Inspektorat Lampung yang memeriksa penggunaan anggaran di Dinas Perindustrian Lampung yang diduga ada temuan signifikan. Atas hasil temuan tersebut, lanjut dia, Dinas Perindustrian Lampung memperbaiki dan melengkapi apa yang menjadi petunjuk dari Inspektorat.

Idealnya, ucap dia, OTT tersebut tidak akan terjadi apabila Dinas Perindustrian Lampung menyampaikan hasil perbaikan apa adanya sesuai petunjuk pemeriksa. Dan, pemeriksa juga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut informasi yang dihimpun, lanjut dia, peristiwa penyerahan uang dalam OTT ini bersamaan dengan penyerahan berkas perbaikan laporan oleh Dinas Perindustrian Lampung dalam rangka melengkapi apa yang menjadi petunjuk dari pemeriksa.

“Dengan demikian, jika hal ini dilakukan secara bersamaan maka tidak dibenarkan jika struktur hukum (penegak hukum) hanya menetapkan penerima saja sebagai tersangka tanpa memberikan posisi yang sama dengan oknum ASN Dinas Perindustrian Lampung sebagai pemberi karena masuk dalam rumusan perbuatan tindak pidana gratifikasi,” ungkapnya.

Komentar

Rekomendasi