oleh

Bangun Negara Kesejahtetaan yang Demokratis

radarlampung.co.id – Melalui kuliah umum nasional yang bertema membangun Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang demokratis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) berharap dapat membangun Indonesia yang sejahtera.

Kegiatan kuliah umum ini diisi oleh narasumber Prof. Dr. H. Yusman Iskandar, M.Si di gedung SCC lantai II Pascasarjana Universitas Saburai, Sabtu (28/12).

Rektor Universitas Saburai, Dra. Henni Kusumastuti, M.IP, mengimbau kepada cendikiawan agar memaknai kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi sosial dan ekonomi, melainkan juga harus melihat dari demokratisasi pada dimensi politik.

“Kita harus melihat dari sisi politik. Apakah, kondisi politik kita sudah sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Struktur politik pada kenyataannya harus bermakna demokrasi yang menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Sementara, Dekan FISIP Univeritas Saburai Dra. Lies Kumara Dewi, M.IP.,S.IP. berharap para mahasiswa dapat mencermati dan mengembangkan wawasannya agar dapat mewujudkan cita-cita negara menjadikan NKRI sejahtera.

Bila melihat dari kondisi saat ini, ia menilai kesejahetaran yang demokratis masih jauh. “Sepeti pemilu yang dilaksanakan serentak. Mulai dari penyelenggaran hingga partisipasi apakah sudah mensejahtetakan masyarakat yang demokratis,” ujarnya.

Sehingga, dirinya berharap para civitas akademika dapat mengembangkan penelitian dan kontribusi dalam membentuk negara kesejahteraan yang demokratis.

Dalam materinya, Prof. Dr. H. Yusman Iskandar, M.Si menyebutkan, ada prinsip dasar demokrasi yakni empiris sehingga tidak bisa dibangun dengan angan-angan, atau harus dilaksanakan secara rasional.

Kemudian, supremasi atau hukum diatas hukum, demokrasi harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat, hak-hak invidualisme, dan beberapa lainnya.

“Nah, ada dua masalah dan tantangan kedepan yang dihadapi Indonesia yakni ekonomi dan sosial budaya. Terkait masalah ekonomi, kebijakan ekonomi nasional masih berorientasi pada hukum pasar yang kapitalistik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi masih rendah, demikian pula stabilitas moneter dan daya beli kebutuhan pokok rakyat masih rendah. Dikotomi antara kekuatan ekonomi yang padat modal dan padat teknologi untuk sebagian besar telah membuat UMKM dan pelaku ekonomi di pedesaan menjadi tak berdaya dan lumpuh,” bebernya.

Kebijakan pinjaman luar negeri telah memperbesar ketergantungan indonesia kepada negara kapitalis dan kaya. Serta, masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan absolut.

Terkait masalah sosial budaya, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik-konflik sosial serta penyimpangan perilaku dan dis-organisasi. “Masih besar dan dialami sebagian besar rakyat,” imbuhnya.

Sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial yang baru dinikmati hanya sebagian kecil rakyat. Lembaga-lembaga pelayanan publik dan sosial, masih mengalami patologi birokrasi, lamban dan mahal.

Selanjutnya, akulturasi budaya yang amat kuat dan pola kehidupan modern yang bebas, telah menimbulkan kesenjangan dan konflik kebudayaan, penyimpangan nilai dan norma-norma moral dan sosial dari agama dan pancasila.

“Kecemburuan sosial, ketidakberhasilan hubungan sosial dengan perbedaan latar belakang, masih relatif besar dan dapat menimbulkan disintegrasi sosial,” jelasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Pengurus Yayasan, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Lampung, para dosen, dan para mahasiswa. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi