oleh

Terkait BUMD, Pemkot Merugi, Pemprov Diaudit BPKP

radarlampung.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memiliki lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penyertaan modal. Namun, keuntungan yang didapat, tidak sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan.

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) miliknya yakni, PT. Lampung Jasa Utama dan PT. Wahana Raharja tengah dilakukan audit oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.

Untuk BUMD Pemkot Bandarlampung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wilson F mengatakan, lima BUMD yang masih mendapat penyertaan modal itu yakni PDAM Way Rilau, Bank Waway, Bank Syariah Kota Bandarlampung, PD Pasar, dan PD Kebersihan.

Sementara, dari kelima BUMD itu, baru ada ketiga BUMD yang menghasilkan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal, yakni PDAM Way Rilau, Bank Waway, Bank Syariah Kota Bandarlampung. Namun, keuntungannya tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan data PDAM Way Rilau, menghasilkan deviden pada 2019 sebesar Rp2,5 miliar dari target Rp5 miliar, sedangkan dana penyertaan modal pada 2019 sebesar Rp40,5 miliar.

“Kalau tahun ini (2020) kita targetkan devidennya Rp7,5 miliar, sementara penyertaan modalnya sebesar Rp34,5 miliar. Rp30 miliarnya untuk membantu pembuatan jaringan pipa SPAM dan aset lainnya,” katanya kepada Radar Lampung, Senin (13/1).

Baca :   Audit BUMD Terus Bergulir

Kemudian, deviden Bank Waway pada tahun 2019 sebesar Rp8 miliar dari target Rp10 miliar, dari penyertaan modal sebesar Rp10 miliar per tahun. “Penyertaan modal untuk tahun ini masih Rp10 miliar, sedangkan target devidennya masih Rp10 miliar,” ujarnya.

Sementara, Bank Syariah Kota Bandarlampung mendapat penyertaan modal pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebesar Rp10 miliar. Sedangkan, deviden tahun 2019 sebesar Rp1 miliar dari target Rp2 miliar. “Tahun 2020 ini target devidennya naik Rp7 miliar,” imbuhnya.

Lalu, untuk dua BUMD lainnya, yakni PD Kebersihan dan PD Pasar baru terbentuk pada 2019 mendapat penyertaan modal masing-masing Rp1 miliar per tahun. “Kalau deviden kedua BUMD ini belum ada, kan baru dibentuk. Kalau tahun depan targetnya ya dapat menghasilkan PAD atau deviden Rp500 juta per tahun,” ujarnya.

Terpisah, Sekprov Lampung, Fahrizal Darminto mengaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Lampung, PT. Lampung Jasa Utama dan PT. Wahana Raharja masih dilakukan tahap audit oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Lampung.

Baca :   Audit BUMD Terus Bergulir

“Tunggu selesai (audit) dulu ya, baru kita bahas lagi. Audit ini sendiri dilakukan karena Pak Gubernur ingin mengetahui kondisi BUMD di Provinsi Lampung sehat atau tidak. Kalau tidak akan diberikan obat sesuai sakitnya,” beber Fahrizal dikantornya Senin (13/1).

Fahrizal mengatakan keinginan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD. Dengan maksud mendorong beberapa sektor lainnya yang berpotensi di Provinsi Lampung.

“Iya jadi pak gub kan ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, dan PAD meningkat. Salah satunya dengan mengoptimalkan bidang energi, pariwisata, perdagangan. Namun ini bisa didorong kalau BUMD sehat. Untuk itu kami berkerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit BUMD kita, sudah sehat belum,” tambah Fahrizal.

Fahrizal menyebut, dengan nantinya hasil audit yang akan dikeluarkan oleh BPKP akan langsung disikapi Pemprov Lampung. “Kan sekarang masih dalam proses diagnosa, barulah nantinya jika hasilnya keluar jika ada persoalan akan kami lakukan penyehatan. Agar bisa melakukan sesuai keinginan pak gub. Ibaratnya kalau penyakitnya sudah diketahui maka kita tembak penyakitnya agar sehat lagi,” tandasnya. (apr/rma/yud)

Komentar

Rekomendasi