oleh

Korupsi Dana Pengadaan Sekolah, Kadisdik Pesbar Ini Duduk di Kursi Pesakitan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Hapzi (54) warga Padang Dalam, Bengkunat, Pesisir Barat yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan laptop dan mebel Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus duduk di kursi pesakitan. Ini lantaran dirinya terlibat korupsi senilai Rp400 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Irawan mengatakan, perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Evan Mardiansyah yang telah dilakukan penuntutan terpisah.

“Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat, melakukan tindak pidana korupsi pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016,” ujarnya, Kamis (16/1).

Bambang menuturkan, nilai pagu anggaran pengadaan meubelair SD dan SMP sebesar Rp1,532 miliar. “Dari hasil laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp643.950.719,” jelasnya.

Tindak pidana ini berawal sekitar Desember 2015, yang mana Evan Mardiansyah menemui seseorang yang diduga dekat dengan Pejabat Bupati Pesisir Barat saat itu.

“Dengan tujuan agar dibantu mendapatkan pekerjaan pengadaan Laptop serta meubelair SD serta SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat TA.2016,” tutur jaksa.

Selanjutnya, sekitar awal Januari 2016 sebelum proses lelang kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP serta pengadaan Laptop pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat TA 2016 dimulai, saksi Arif Usman selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil saksi Puspawardi.

“Selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Puswardi diberitahukan bahwa ‘kita ada dana untuk pengadaan meubelair SD dan SMP dengan dana jumlahnya Rp1,5 miliar, tetapi kegiatan ini sudah tidak bisa kita kondisikan karena sudah ada yang punya’,” tuturnya.

Saksi Puspawardi, kata jaksa, menanyakan siapa yang memiliki paket pekerjaan tersebut. “Saksi Arif Usman menjawab dari pimpinan, selanjutnya saksi Arif juga menyampaikan kepada saksi Hengky Budi Dharmawan selaku staf pada Bidang Sarana dan Prasarana sekaligus juga sebagai anggota Pokja Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat TA.2016 untuk memberikan arahan kepada mereka bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan laptop serta meubelair SD dan SMP adalah Evan,” terangnya.

Menurutnya lagi, terdakwa yang juga merupakan Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mau Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan. Di tengah perjalanan lelang tender pengadaan laptop dan meubelair SD serta SMP dilakukan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal ini berdasarkan SK Bupati Pesisir Barat Nomor : B/140/KPTS/III.13/HKPSB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor :B.900/10/KPTS/III.13/2016 yang mana terdakwa Hapzi menggantikan pejabat sebelumnya.

“Kemudian terhadap hasil pelelangan pengadaan SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP tersebut, terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK tidak mau menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tidak mau menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) pengadaan meubelair SMP dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat TA.2016,” tuturnya.

Komentar

Rekomendasi