oleh

Patok Biaya Daftar, Balonkada Lampung Intip Penjaringan Partai Demokrat

radarlampung.co.id – Pendaftaran Penjaringan Bakal Calon (Balon) kepala daerah wakil kepala daerah melalui partai Demokrat dimulai. Jadwal lengkapnya 22 Januari-1 Februari 2020.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Imer Darius mengatakan, kesiapan sudah dilakukan oleh masing-masing DPC di daerah penyelenggara pilkada serentak. “Kalau ditanya persiapan,  saya kira sudah. Tim desk pilkada sudah berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten/kota, ” ujarnya,  Selasa (21/1).

Mantan Wakil Ketua DPRD Lampung ini menghimbau kepada seluruh tim didaerah agar melaksanakan tugas sesuai dengan juklak-juknis dari DPP melalui DPD. “Ya laksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan juknisnya. Kita harap memang kader-kader terbaik muncul, ” ucapnya.

Baca :   Rycko Tinjau Korban Banjir di TbT

Dia mengatakan untuk menghindari ketidakseriusan pendaftar,  dia mengaku dalam penjaringan ini dikenakan biaya administrasi. “Kita sudah sepakati bersama,  Rp10 juta untuk Balon Bupati/walikota,  Rp5juta untuk wakilnya, ” ucapnya.

Sementara,  Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung,  Budiman AS mengatakan,  pihaknya siap untuk melakukan tugas sesuai dengan arahan dari DPP dan DPD. “Tentunya kita siap sebagai pelaksana penjaringan, ” ucapnya.

Pendaftaran baru dimulai Rabu (22/1),  kendati demikian kata Budiman sudah ada beberapa Bakal Calon (Balon) wali Kota yang sudah melakukan komunikasi non formal terhadap panitia. Namun,  baru sebatas bertanya terkait persyaratan pengambilan berkas.

Baca :   Firmansyah Tawarkan Lahan Makam Keluarga untuk Korban Covid-19

Yakni Eva Dwiana Herman HN,  Rycko Menoza,  Amin Fauzi AT, M.Yusuf Kohar dan Firmansyah Y Alfian, serta Yonasyah. “Beberapa nama itu sudah komunikasi dengan sekretariat. Tentunya kita juga menyambut baik jika memang mendaftar melalui partai Demokrat, ” kata dia.

Mantan Ketua DPRD Bandarlampung ini mengatakan,   tentunya banyak mekanisme yang bakal dilakukan dalam tahapan penjaringan. Mulai dari pengambilan berkas,  pengembalian berkas,  serta pemaparan visi-misi dan fit and propertest.

“Semua pendaftar,  tentunya harus melalui mekanisme yang ada. Kemudian hasil ini akan kita laporkan ke DPD kemudian pemberi keputusan adalah DPP, ” ucapnya. (abd/wdi)

Komentar

Rekomendasi