oleh

Terkait Wacana Penutupan Prodi oleh Kemendikbud, Ini Penjelasan Ketua Aptisi

radarlampung.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, program studi (Prodi) di perguruan tinggi yang serapan tenaga kerjanya kecil akan ditutup. Salah satu kebijakan besar Mendikbud untuk pendidikan tinggi tersebut akan segera diumumkan.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung Firmansyah mengatakan, terkait hal itu, harus ada tracer study yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.

“Karena untuk mengetahui apakah lulusan kita terserap di dunia kerja harus ada tracer study. Nah, apakah pemerintah bisa melakukan itu, dan apakah pemerintah bisa menjamin keakuratannya,” ujarnya, Kamis (23/1).

Baca :   Dosen DKV Itera Terpilih Jadi Ketua Asosiasi Dokumenteris Nusantara Lampung

Ia menuturkan, sering kali lulusan perguruan tinggi juga bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu juga harus diperhatikan.

“Dan sering kali bisa jadi lulusan perguruan tinggi diterima bekerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu juga bagaimana,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam menutup program studi di suatu perguruan tinggi tidaklah mudah, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Seperti, dosen yang mengajar, mahasiswa yang sudah ada, kampusnya dan lainnya.

“Jadi saran saya, berhati-hatilah dalam membuat kebijakan, harus berdasarkan kajian. Intinya pemerintah juga harus lebih berhati-hati untuk mengeluarkan izin-izin prodi baru. Kalau memang banyak prodi yang tidak terserap dunia kerja, maka sudah seharusnya pemerintah mencari solusi terbaik tidak hanya main tutup saja,” tukasnya.

Baca :   Pemprov Lampung Lakukan Uji Kompetensi Ratusan Calon Kepala Sekolah

Namun, jika kebijakan tersebut nanti resmi diumumkan, pihaknya akan mengadakan musyawarah dengan pimpinan perguruan tinggi swasta lainnya.

“Kita akan musyawarahkan ke teman-teman pts, kita duduk bersama. Kita juga ingin pemerintah melibatkan kami sebagai stakeholder utama dalam memutuskan suatu kebijakan. Agar meminimalkan reaksi. Karena kan yang merasakan dampak langsung kebijakan kan kita (perguruan tinggi, red),” pungkasnya. (rur/ang)

Komentar

Rekomendasi