oleh

2 Ribu Lebih Wajib LHKPN Tahun 2019 Tak Kunjung Laporkan Harta Kekayaan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kepatuhan Laporan Harta Kekayanaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh 3.098 wajib lapor di Lampung, baik dari Pemda maupun DPRD dan BUMD pada tahun pelaporan 2019 baru 32,09%.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, dari data yang KPK RI Kepatuhan LHKPN tahun laporan 2019, Lampung hingga pukul 15.00 WIB 21 Februari 2020, baik eksekutif, legislatif, maupun BUMD tercatat kepatuhan sebesar 32,09% dari total wajib lapor 3.098. Rinciannya 2.319 eksekutif, 726 legislatif, dan 53 BUMD.

“Dari jumlah itu, sudah lapor sebanyak 994 orang dengan rincian 609 eksekutif, 380 legislatif, dan 5 BUMD. Kemudian yang belum lapor sebanyak 2.104. Dengan rincian belum lapor sebanyak 1.710 eksekutif, 346 legislatif, dan 48 BUMD,” beber Ipi dalam pers rilisnya Minggu (23/2).

Ipi melanjutkan, untuk kepatuhan Pemda, baik Pemprov Lampung maupun kabupaten/kota, secara keseluruhan baru 26,26%. Rinciannya dari 2.319 wajib lapor baru 609 yang melaporkan harta kekayaannya, sementara 1.710 belum lapor.

Data di Pemda pun beragam. Misalnya di Pemkab Tanggamus dari total 127 wajib lapor, sudah lapor 84 orang dan belum lapor 43 sehingga kepatuhan 66, 14%. Kemudian Pemkab Mesuji dari 68 wajib lapor, yang sudah lapor 38 dan belum lapar 30 dengan kepatuhan 55,88%.

Kabupaten Tulangbawang wajib lapor 88 orang, sudah lapor 46 orang dan belum lapor 42 dan nilai kepatuhan 52,27%. Pemkab Pringsewu total wajib lapor 208 orang, rinciannya sudah lapor 95 orang dan belum lapor 113 orang dengan kepatuhan 45,67%.

Pemkab Lampung Barat dari total 123 wajib lapor, 43 sudah lapor, 80 belum lapor dan presentasenya 34,96%. Di Pemkot Bandarlampung, wajib lapor 250 orang dan sudah lapor 82 orang namun belum lapor 168 orang sehingga kepatuhan 32,80%.

Komentar

Rekomendasi