oleh

Selain Abaikan Izin Usaha, Pemilik Lyfriska Residence pun 7 Tahun Tunggak PBB

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemilik Lyfriska Residence memiliki catatan buruk terkait pajak. Ya, sosok yang belakangan ini tengah bepolemik dengan warga dan pamong lantaran tak memiliki izin usaha tersebut ternyata memiliki catatan buruk soal kepatuhan membayar PBB.

Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung Joni Efriadi mengungkapkan, pemilik usaha tersebut merupakan wajib pajak PBB atas nama Akiong.

Berdasarkan data BPPRD Bandarlampung, Akiong menunggak PBB selama tujuh tahun. Bila ditotal selama tujuh tahun sejak 2010 itu mencapai Rp31,23 juta. Rinciannya, pada tahun 2010 Akiong menunggak PBB senilai Rp96.782 plus denda Rp46.455.

Kemudian, tahun 2011 menunggak PBB senilai Rp96.951 plus denda Rp31.024, tahun 2012 menunggak PBB senilai Rp125.362 plus denda Rp40.116, tahun 2013 menunggak PBB senilai Rp285.219 plus denda Rp22.818.

“Berdasarkan catatan, pada tahun 2014 sampai dengan 2016, dia bayar PBB. Namun, karena masuk tahun kelima, dia engga kena denda, karena kebijakan wali kota begitu, maka untuk PBB tahun 2014 sampai dengan 2016 total yang dia bayar senilai Rp905.990,” bebernya kepada Radar Lampung, Minggu (23/2).

Kemudian, setelah ada perubahan aset, seluruh aset Akiong yang berada di Jalan Antasari itu digabung, akhirnya sejak tahun 2017, nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp10.247.022 per tahun. “Nah selama tiga tahun ini dia juga mengunggak dengan total sebesar Rp30.741.066,” urainya.

Diketahui, Losmen Lyfriska Residence yang berada di Jalan Antasari RT 1 Lk. I Keluarahan Tanjungagung, Kecamatan Tanjungkarang Timur, diberi waktu 60 hari untuk memenuhi tuntutan warga.

Jika tuntutan warga tidak terpenuhi, Kepala Bidang Pengendalian dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Bandarlampung Dekrison memastikan akan menutup operasional usaha tersebut.

Ketentuan itu disepakati usai digelarnya mediasi antara pemilik usaha Barabas -panggilan Akiong- dengan Sekretaris Camat Tanjungkarang Timur Rifki, Lurah Tanjungagung Marhedi, Kaling I Chlosman, Ketua RT I Lk. I A. Rafiq, Babinkamtibmas Mulyadi.

Kemudian, perwakilan dari Polsek Tanjungkarang Timur Panit I Abdul Romi, DPMPTSP Herwansyah, Pol PP (PPNS) Yudi dan Yusdani Maulana. Mediasi dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat Disperkim setempat, Jumat (21/2).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung mengatakan, terkait losmen Lyfriska Residence yang belum mengantongi izin usaha, pihaknya akan melihat realisasi dari hasil mediasi tersebut.

“Ya kalau usaha itu tidak ada izinnya, kita lihat dulu apa realisasi dari hasil kesepatan yang telah dibuat saat mediasi itu. Kalau tidak dipenuhi, kita gelar hearing, kita panggil pihak-pihak terkait,” pungkasnya melalui sambungan telepon.

Adapun tuntutan warga yang telah disepakati diberi waktu pelaksanaannya, yaitu pihak manjemen losmen harus membangun drainase yang dikerjakan selama 1 bulan, pelebaran lahan parkir diberi waktu selama 2 bulan, dan menyelesaikan seluruh tunggakan pajak bumi bangunan (PBB).

Namun, sayang, saat akan dimintai keterangannya, Akiong justru memperlihatkan itikad tidak bersahabat dengan wartawan ini. “Tidak perlu ada keterangan-keterangan dari saya,” singkatnya sambil mempercepat langkahnya tanpa menoleh sama sekali.

Lurah Tanjungagung Marhedi mengaku, pada saat mediasi, Akiong cenderung keras kepala dan menyudutkan pihaknya yang dalam hal ini bersalah, lantaran tak memberikan izin lingkungan. “Justru kita sudah coba beberapa kali untuk melakukan mediasi antara dia dengan pihak pamong setempat, tapi tetap alasanya sibuk,” ujarnya kesal.

Padahal, pihaknya hanya meminta Akiong untuk taat PBB dan mengurus izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

“Izin operasional kan akan keluar kalau PBB dia lunas, malah tadi dalam rapat dia coba-coba memancing emosi saya, katanya dia sudah bayar PBB nyatanya belum sama sekali, termasuk izin lingkungan saja tidak dia urus,” ucapnya.

Meskipun demikian, pihaknya masih

Kabid Pajak BPPRD Bandarlampung Andre mengatakan, terkait pajak reklame pihak ketiga manajemen Lyfriska Residence yakni aplikasi OYO, tidak ada masalah.

“Mereka taat membayar, OYO ini hanya operator pemasaran dari tempat penginapan dan hunian sewanya saja. Kita sedang kejar pemilik dari tempat penginapannya sebagai wajib pajak,” jelasnya. (apr/sur)

Komentar

Rekomendasi