oleh

Ada Penyerahan Dana Rp1,5 Miliar ke BPK untuk Urus WTP Kab. Lampura

radarlampung.co.id – Dalam persidangan suap fee proyek Lampung Utara (Lampura) terungkap apabila kabupaten ingin mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus wajib menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Hal itu terungkap setelah Desyadi sebagai Kepala BPKAD Lampura membeberkan bahwa saat itu Kab. Lampura mendapatkan WTP dengan menyetor terlebih dahulu ke BKD.

Saat itu, kata Desyadi pada tahun 2016 saat akan ada audit BPK ia mendapat penyampaian jika Lampung Utara harus mendapat predikat WTP, tanpa pengecualian.

“Itu disampaikan oleh Bupati (Agung, red) saat rapat bersama bahwa bagaimana pun Kab. Lampura harus mendapatkan WTP. Setelah itu kami dengan Kabid BPKD rapat hal itu dan memerintahkan Wahyu Guntoro Kabid Akuntasi BPKA untuk koordinasi ketua Tim BPK,” ujar Desyadi, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (30/3).

Setelah melakukan lobi itu kata Desyadi, mendapatkan jawaban lah dari ketua tim audit BPK bernama Frengki dimana meminta adanya penyetoran dana sebanyak Rp1,5 miliar. “Lalu saya sampaikan ke Bupati dan beliau meminta saya untuk koordinasi dengan Kadis Kesehatan saat itu,” ucapnya.

Sementara itu, terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara membantah langsung pernyataan dari Desyadi terkait adanya dirinya memerintahkan untuk menyerahkan sejumlah uang ke pihak BPK sebesar Rp1,5 miliar.

“Saat itu saya tidak ada menyampaikan penyerahan uang. Saya hanya bilang untuk tertib administrasi dan keuangan,” tegas Agung.

Selain itu terkait DPRD, Agung mengaku tak pernah melakukan ploting. “Saya rapat dan saya tidak pernah memerintahkan membayar ketok palu dengan DPRD, saya datang hanya saat paripurna. Saya tidak pernah ketemu dengan DPRD,” tegasnya.

Ditempat terpisah, begitu juga dengan Syahbudin yang mana ia tak pernah ikut melakukan ploating proyek di DPRD. “Saya tidak ikut memploting disana,” pungkasnya. (ang/ang)

 

 

 

 

 

 

Komentar

Rekomendasi