oleh

Herman HN : Perusahanan Pembiayaan Harus Ikuti Instruksi Presiden

radarlampung.co.id – Walikota Bandarlampung, Herman HN, meminta kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang pembiayaan, termasuk leasing, untuk mengikuti instruksi presiden, edaran OJK maupun walikota, untuk menunda penagihan perkreditan.

“Ya nggak bisa (ditagih ditengah pandemi covid-19), mereka harus ikut instruksi presiden. Apalagi BTPN Syariah itu Badan usaha Milik Negara (BUMN), mereka harus mengikuti aturan pemerintah,” tegasnya di halaman Pemkot Bandarlampung, Rabu (8/4).

Dia menegaskan, penangguhan itu juga, diberikan kepada pasien atau penderita covid 19 maupun yang tidak terkena wabah virus global. “Kalau gini nanti dimarah presiden. Semua harus ikutin presiden kalau instruksinya sudah begitu, harus kita ikuti, karena presiden adalah yang tertinggi di negara RI,” urainya.

Orang nomor satu di kota tapis berseri ini juga akan memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak mengikuti instruksi presiden. “Ya kita akan buat surat ke presiden, berati instruksi presiden tidak diindahkan oleh Badan Usaha Milik Negara. Saya kan melanjutkan apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden, presiden juga sudah ngomong kemana-mana melalui televisi,” tandasnya. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi