oleh

Pemberian Relaksasi Sesuai Penilaian dari Perbankan dan Leasing

radarlampung.co.id – Sejumlah pengusaha UMKM di kota Bandarlampung mengeluh lantara tidak dapat membayar hutangan pinjaman dari perbankan maupun leasing. Ini lantaran sulitnya mendapatkan pemasukan ditengah penyebaran wabah Covid-19.

Padahal, pemerintah pusat melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tersebut telah memberikan keringanan atau relaksasi kredit, khususnya bagi pengusaha yang terdampak langsung oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal ini, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Lampung, Aprianus John Risnad mengatakan, hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan relaksasi kredit tersebut, debitur harus mengajukan relaksasi terlebih dahulu perbankan atau leasing tempatnya meminjam.

“Jadi jangan berpikir kalau pengajuan ini akan dilakukan secara otomatis. Lalu disarankan debitur mengajukan permohonan secara online melalui website mereka,“ katanya kepada radarlampung.co.id, Rabu (8/4).

Namun, jika tidak memungkinkan untuk melakukan pengajuan secara online, debitur dapat langsung datang ke bank atau perusahaan pembiayaan tempatnya melakukan pinjaman. “Disana debitur akan diberikan arahan untuk pengajuan,“ tambahnya.

Setelah melakukan pengajuan, permohan debitur nantinya akan diproses dan biasanya memang memakan waktu. Selain itu, keputusan yang diberikan terkait relaksasi kredit kepada debitur nantinya dilakukan berdasarkan masing-masing tingkat kerugian perusahaan terdampak Covid-19.

“Kalau debitur ini memang bermasalah sekali karena dampak Covid-19 ini, mungkin akan diberikan penundaan bisa jadi tiga bulan, enam bulan atau selama satu tahun,“ katanya.

Sedang untuk perusahaan yang terdampak tapi tidak terlalu berat, bisa jadi akan diberikan keringan berupa pengurangan angsuran, atau perpanjangan jangka waktu angsuran. “Sehingga cash flow-nya tidak tergangu dan tetap bisa membayar,“ tambahnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam pemberian relaksasi kredit ini, OJK hanya memberikan skema restrukturisasi seperti penundaan pembayaran, penundaan suku bunga, perpanjangan janganka waktu kredit dan lain-lain.

Sementara, pemberian relaksasi kepada debitur terdampak covid-19 sendiri ditentukan oleh masing-masing perbankan dan perusahaan pembiayaan, sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan masing-masing perusahaan terhadap debiturnya.

“Jadi memang itu kita serahkan ke bank dan perusahaan pembiayan, mereka harus melakukan penilaian untuk memastikan debitur yang mengajukan relaksasi ini, punya itikat baik untuk melunasi pinjamannya,“ tandasnya.

Meski begitu, sambung dia, OJK akan tetap melakukan pengawasan serta monitoring dalam pelaksanaan pemberiaan relaksasi kepada pengusaha terdampak Covid-19 ini.

“Dan perlu diingat, antara Perbankan dan Leasing ada perbedaan. Karena biasanya kantor cabamg bank itu sudah seatle sementara leasing biasanya tersentralisasi, sehingga butuh waktu untuk melakukan proses pengajuan ini,“ katanya.

Dirinya juga mengingatkan, bagi debitur yang memang tidak terdampak covid-19 untuk tetap membayarkan angsuran seperti biasa. “Karena ini bentu lain dari cara kita untuk membantu teman-teman yang terdampak covid-19 ini,“ pungkasnya. (Ega/yud)

Komentar

Rekomendasi