oleh

HIPMI Lampung Sarankan Pemprov Lampung Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi

radarlampung.co.id-Hadirnya pemerintah dalam pemulihan ekonomi ditengah pandemi global Covid-19, termasuk di Lampung banyak mendapatkan sorotan. Untuk memfokuskan pemulihan ekonomi tersebut, BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung menyarankan pemerintah provinsi Lampung membentuk gugus tugas tersendiri diluar gugus tugas penanganan Covid-19.

Ketua BPD Hipmi Lampung Arie Nanda Djausal melalui sambungan video confrensi aplikasi Zoom Senin (13/4) mengatakan hadirnya pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi ditengah penanganan pandemi Covid-19 sebagai wujud hadirnya negara ditengah krisis yang disebut lebih dari krisis 1998 dan 2008 di Indonesia.

Merujuk pada tahun 1930an, saat Amerika diterjang krisis dan negara pun hadir sehingga dapat membangkitkan perekonomian, Hipmi Lampung juga berharap hal serupa terjadi di Indonesia, khususnya di Lampung.

“Pada tahun 1930an Amerika pernah mengalami krisis besar-besaran, hanya karena amerika drop perekonomian nya seluruh dunia drop. Ini bukan cuma Amerika, negara maju juga hancur perekonomiannya dan berefek pada negara-negara berkembang. Artinya penyakit ini tidak bisa dianggap remeh, tetapi kita tidak boleh menyerah, kita harus terus berupaya,” beber Arie.

Dengan melihat Amerika, negara hadir dengan program-programnya serta dukungan fiskalnya, sehingga Amerika dan dunia selamat. Setelah kebijakan dikeluarkan presiden itu pertumbuhan ekonomi langsung melesat, sampai 8,2% ditahun ketiga, bahkan mencapai 12,6% ditahun berikutnya.

“Dan sekali lagi Amerika dan dunia selamat karena itu. Karena negara hadir memberikan dukungan, kita tentunya bisa seperti itu. Tetapi permasalahan di Indonesia berbeda, masalahnya cenderung di kelembagaan, birokrasi, dan permainan oknum-oknum dibawah yang mencoba mengambil kesempatan. Ini yang dikhawatirkan, maka kita perlu hadir bersamaa. Maka Hipmi sepakat, ingin menginisiasikan adanya tim gugus tugas pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, yang fungsinya tentu saja mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, baik kebijakan fiskal, moneter dan sosial,” tambahnya.

Arie melanjutkan, nantinya gugus tugas pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung ini turut mengawasi proses bantuan di lapangan yang bergerak disektor mikro agar sampai sesuai target. Apalagi di Lampung sendiri diperkirakan ada sekitar 1 juta UMKM dan yang bergabung dengan Hipmi tidak sampai 600 UMKM, artinya yang lainnya tidak mengetahui informasi ini, pendampingan hukum.

“Maka kami usulkan pembentukan gugus tugas pemulihan konomi ini. Serta fungsi gugus tugas ini bersama stakeholder lainnya dan diketahui provinsi Lampung, ada OJK, BI, organisasi atau lembaga yang berorientasi ekonomi dan menanugi pengusaha. Fungsinya selain itu ada fungsi menjaga stabilitas keuangan dan mendukung perekonomian kita agar tetap stabil. Usulan ini juga akan kami kirimkan segera ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, agar perekonomian di Lampung tetap aman ditengah pemerintah melawan Covid-19,” lanjutnya.

Usulan ini dinilai perlu dilakukan, karena hingga saat ini dampak pandemi Covid-19 di Lampung, Indonesia bahkan dunia yang tidak hanya menyerang kesehatan namun juga perekonomian.

“Ini berbeda dengan krisis sebelumnya yang kita alami, pada 1998, 2008 kala itu Indonesia kena dampak motor penggerak UMKM tidak berjalan. Akan tetapi Covid-19 ini juga melumpuhkan UMKM juga. Karena penyakit ini mengganggu mobilitas barang dan orang, dan hampir seluruh negara maju terkena dampak covid-19,” tambahnya

Maka dengan langkah pemerintah pusat saat ini dinilai Arie sudah tepat. Mulai melebarkan defisit diatas 3%, mengeluarkan perpu nomor 1/2020, dukungan perekonomian, untuk kelas menengah keatas diberikan dukungan perpajakan dan perbankan lalu menengah kebawah diberikan dukungan perlindungan sosial baik bantuan langsung maupun tunai dan didukung perpajakan dan perbankan.

“Tentunya ini dilakukan agar roda perekonomian tetap berputar ditengah pandemi. Artinya negara hadir memberikan dukungan berupa kebijakan fiskal melalui kebijakan moneter, APBN, dan sektoral terkait permudahan larangan terbatas ekspor impor dan kemudahan impor barang baku,” tandasnya. (rma/wdi)

Komentar

Rekomendasi