oleh

Nunik : Bantuan Pemerintah Harus Tepat Sasaran

radarlampung.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung, mengarahkan kabupaten/kota tetap menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, dibeberapa titik, masih ditemukan warga yang belum melaksanakan himbauan dari pemerintah.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, sesuai arahan pusat, agar menekankan kepada kabupaten/kota untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran covid-19. Sebab, dilapangan, masih ada beberapa tempat ditemukan warga yang mengabaikan kasus yang tengah mewabah tersebut, hingga mendapatkan perhatian khusus dari pusat sebagai bencana nasional non-alam.

“Jadi itu perlu disadarkan, jangan dianggap remeh. Tadi saya ke Pasar Central Kotabumi, masih ada yang tidak mengenakan masker. Dalam protokol kesehatan guna penanggulangan kasus ini,”kata dia saat memberikan arahan dalam kunjungan tugasnya bersama gugus covid-19 Pemprov Lampung di Posko Penanggulangan covid-19 Gedung Korpri Kotabumi, Senin (20/4).

Nunik-sapaan akrabnya- menjamin warga yang meninggal, telah melalui protokol kesehatan covid-19, sehingga tidak akan berdampak buruk pada warga berada disekitarnya. Sebab, telah melalui mekanisme dan proses yang disarankan, seperti pemulsaran, pembungkusan, sampai dengan petinya diperhatikan.

“Kami berharap disini ada keterlibatan aktif dari tokoh-tokoh masyarakat, dapat memberikan pemahaman agar tidak ada penolakan seperti ditempat lain. Sebab, semua telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari WHO, “tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus memperketat pemantau dititik-titik atau simpul, seperti stasiun dan terminal. Sehingga dapat mengecek orang yang datang dari daerah atau wilayah endemik. Hal ini dikarenakan, penularan penyakit berasal dari Wuhan RRT ditularkan oleh manusia. Bukan barang bawaannya.

“Kalau diprovinsi kita setiap hari update, bahkan dalam satu hari dapat menggelar 3-4 kali konfrensi pers. Guna meminilisir keadaan dilapangan, jadi update data itu perlu karena saat ini pendatang tidak lagi disebut sebagai orang dalam resiko (ODR) tapi ODP, “tambahnya.

Untuk itu, pihaknya mewanti-wanti agar seluruh bantuan berasal dari pemerintah tepat sasaran dan manfaat.
Sehingga tidak terjadi masalah pada kemudian hari, khususnya masalah hukum.

“Seperti BLT yang saat ini tengah digalakkan misalnya, jangan sampai ada pemotongan. Begitupun bantuan lain, macam bos, PKH dan lainnya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif, khususnya warga kurang mampu atau miskin, “imbuhnya.

Sementara, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Lampura, Budi Utomo, sekaligus Plt, Bupati Lampura itu, menegaskan, pemerintah telah berupayan keras dalam penanggulang kasus covid-19. Mulai dari pembenahan ruang isolasi berjumlah 5 ruangan, bantuan APD sampai dengan sembako kepada masyarakat terdampak. Namun, itu semua masih menggunakan dana talangan.

“Kebetulan ada kawan baik, yang mau berbaik hati meminjam tanpa imbalan apapun. Itu nanti dibayarkan saat pencairan, dan mulai hari ini dana akan dicairkan, “tegasnya (ozy/yud)

Komentar

Rekomendasi