oleh

Simalakama Kartu Prakerja

Oleh Dr Andi Desfiandi*

 

Peserta Kartu Prakerja akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp 50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta dengan target peserta 5.6 juta orang yang akan menyerap anggaran Rp20 triliun.

Saat ini ada sekitar 8 platform digital (dan akan ditambah lagi setelah lolos penilaian) yang menjadi provider pelatihan digital dengan menawarkan ratusan modul pelatihan dengan biaya antara 150 ribu -850 ribu per modul, dimana modul-modul pelatihan online tersebut bisa dipilih oleh peserta sesuai kebutuhannya.

Para peserta yang mendapatkan kartu prakerja tesebut harus mengambil pelatihan online tersebut terlebih dahulu sebelum mendapatkan insentif 600 ribu/bulan selama 4 bulan, dana pelatihan online disediakan pemerintah sebesar 1 juta per peserta.
Kemudian untuk memastikan apakah pelatihan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan akan diberikan dana survey sebesar 50 ribu per peserta selama 3 bulan.

Secara sepintas program ini sangat baik dan patut diapresiasi karena akan memberikan dampak positif bagi para pencari kerja maupun yang di PHK karena selain mendapatkan insentif 600 ribu/bulan selama 4 bulan sebelum mereka mendapatkan kerja juga akan menerima pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerjanya.

Namun ada skema yang sepertinya kurang tepat sasaran yaitu mengenai biaya pelatihan online sebesar 1 juta dan biaya survey 150 ribu selama 3 bulan.
Pelatihan online dengan menggunakan platform digital seharusnya lebih murah dan lebih mudah, sehingga biaya 1 juta tsb terbilang mahal untuk pelatihan berbasis digital.

Biaya survey 150 ribu untuk 3 kali survey juga mubazir dan tidak perlu karena seharusnya bisa dimasukkan didalam akhir modul pelatihan untuk mendapatkan masukan atau survey kepuasan dan kesesuaian kebutuhan oleh provider kepada seluruh peserta.
Dan kalaupun mau dilakukan terpisah biaya survey 150 ribu juga sangat mahal karena pasti juga menggunakan survey online yang databasenya sudah dimiliki oleh provider maupun pemerintah.

Mungkin sebaiknya skema pembiayaan kartu prakerja bisa diperbaiki dengan mereduce biaya pelatihan online secara signifikan dan menghilangkan biaya survey, sehingga insentif bulanan dari penerima kartu prakerja bisa jauh lebih besar dari 600 ribu/bulan.
Selain itu dibuka kesempatan seluasnya kepada para start up ataupun pemilik platform pelatihan online kelas pemula untuk bisa ikut serta menjadi provider, tentunya apabila lolos seleksi minimum standar yg ditetapkan.

Keadaan saat ini memang seperti buah simalakama, ditunda ibu jadi korban dan kalau diteruskan bapak yang jadi korban.
Tapi lebih baik ditunda 1 atau 2 minggu dengan merevisi skemanya dan negosiasi ulang dengan platform digital, tapi manfaat yang diterima masyarakat lebih banyak ditengah pandemic covid-19 yang melanda negeri dan dunia.
Wallahualam. (*)

*Penulis adalah Ketua Bidang Ekonomi DPP Pejuang Bravo Lima Ketua Lembaga Perekonomian NU Lampung dan juga Ketua Yayasan Alfian Husin

Komentar

Rekomendasi