oleh

Manusia Gerobak Fenomena Sosial

 

radalampung.co.id – Memasuki bulan suci umat Islam, Ramadan 1441 Hijriah, fenomena sosial Manusia Gerobak di Kota Bandarlampung semakin menjamur. Saking menjamurnya, Dinas Sosial dan Badan Pol PP juga terkesan tak punya solusi dalam menertibkannya.

Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandarlampung, Suhardi Syamsi mengatakan, adanya Manusia Gerobak yang belakangan menjamur tak terlepas dari fenomena sosial dibulan Ramadan dan Idul Fitri. Lantaran setiap ada hari-hari besar terutama keagamaan, selalu muncul sekelompok orang memanfaat situasi.

Terlebih, kemunculan Manusia Gerobak semakin bertambah, karena perekonomian yang kian tak menentu yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, yang tengah melanda dunia. Tak terkecuali Kota Tapis Berseri. “Meskipun kita tidak bisa menunjukan data riilnya, tetapi paling tidak dari hasil analisa sederhana salah satu penyebabnya itu,” katanya kepada Radar Lampung, Senin (27/4).

Dampak Covid-19 ini, katanya, sangat berpengaruh terhadap kemampuan finansial masyarakat. Seperti, adanya larangan bagi masyarakat untuk leluasa beraktivitas di luar rumah. Sehingga, akhirnya muncullah masalah baru, bagi perekonomian.

“Kurangnya pemasukan. Sementara kebutuhan yang harus dipenuhi tetap harus ada. Pada akhirnya, memaksanya untuk turun kejalan, memanfaatkan situasi yang ada,” imbuhnya.

Menanggapi fenomena tersebut, katanya, Banpol PP melalui tim TGF (tim gabungan pencari fakta) Trantibum Jalan Raya tetap melakukan penertiban dengan cara mengawasi para Manusia Gerobak di beberapa titik lokasi.

“Contohnya hari ini, kita lakukan penertiban di Telukbetung. Mereka engga kita tangkap dan diamankan. Tetapi kita suruh pergi dan kita tunggu. Kalau mereka engga pergi ya kita engga mau pergi, kira-kira begitu,” ucapnya.

Melihat fenomena ini juga, Banpol PP merasa, para Manusia Gerobak turun kejalan lantaran untuk mencari makan. Sehingga, pihaknya memperakukannya dengan cara-cara manusiawi.

Sementara, terkait isu, hadirnya Manusia Gerobak karena ada yang mengkoordinir. Suhardi menyebutkan, pihaknya hingga saat ini belum bisa membuktikannya. Dirinya membenarkan bila, memang ad informasi tersebut, tetapi pihaknya belum mampu membutikannya.

“Kita memang tengah mendalami itu, tapi sampai saat ini, kita tidak bisa membuktikannya secara valid. Kalau pun kedepan, kita bisa membuktikannya, tentu kita akan menindaknya. Berarti jatohnya ini eksploitasi,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sejauh ini pihaknya belum berhasil mengungkap adanya tindakan pengorganisiran terhadap Manusia Gerobak. “Pada 1997 saat saya di dinas sosial pernah mengungkap itu, tetapi sejak itu belum ada penangkapan. Memang indikasinya ada, tapi kita kesulitan untuk membuktikan,” jelasnya.

Dirinya menyebutkan, penindakan Manusia Gerobak tentu diperlukan adanya koordinasi yang intens dengan Dinas Sosial. Namun, belakangan, pihaknya masing-masing fokusnya lebih kearah penanganan Covid-19.

“Kita (Pol PP) saat ini fokus kepada penanganan pengawasan diperbatasan, ikut sosialisasi Covid-19 di kelurahan-kelurahan, kerumunan orang dan sebagainya memastikan bahwa imbauan walikota sampai ke masyarakat. Sementara, dissos fokus pada bansos,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Bandarlampung, Tole Dailami juga menyebutkan, bahwa Manusia Gerobak saat ini merupakan fenomena dibulan puasa, yang akan hilang sendirinya lepas hari biasa. “Ini musiman saja, yang penting mereka tidak mengganggu, ya kasihan juga,” katanya kepad Radar Lampung.

Dia menyebutkan, pihaknya akan melakukan penindakan bagi Manusia Gerobak yang berasal dari luar daerah. Sementara ini, belum satu pun Manusia Gerobak yang kedapatan bukan warga Bandarlampung yang akhirnya dipulangkan ke tempat asalnya.

“Kalau manusia gerobak belum ada (yang kita pulangkan, red). Kalau yang PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial, red) sudah banyak yang kita pulangkan,” ujarnya.

Dia berharap fenomena Manusia Gerobak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Lampung. “Seharusnya Dinas Sosial Provinsi Lampung juga turut andil terkait fenomena ini. Kalau kabupaten/kota yang menanggung sendiri kan kerok,” cetusnya. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi