oleh

Tahapan Pilkada Mulai Lagi 15 Juni, Pemungutan Suara 9 Desember

radarlampung.co.id-Komisi II DPR RI bersama Mendagri, dan KPU RI, menyepakati pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020. Kendati demikian, tahapan masih digodok.

Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan pada dasarnya pihanya menunggu keputusan resmi dan petunjuk teknis dari KPU RI mengenai poin-poin yang disepakati berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan tersebut.

“Pada dasarnya kita menunggu keputusan resmi dan petunjuk teknisnya. Bagaimana arahan KPU RI, terkait penyusunan tahapan yang saat ini masih diuji publik,” ucapnya, Rabu (27/5).

Diketahui, beberapa poin hasil RDP tersebut adalah berdasarkan surat dari Gugus Tugas Nomor : B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, Komisi II DPR RI besama Mendagri dan KPU RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Pemlihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Kemudian di poin kedua adalah, Komisi II juga menyetujui Rancangan PKPI tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, jadwal penyelenggara pilkada serentak.

Dengan dimulainya tahapan pada 15 Juni 2020 dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan bepedoman pada prinsip demokrasi.

Poin ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pelaksanaan pilkada lebih rinci untuk kemudian dibahas dan disetujui pemerintah dan DPR.

Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi mengatakan, pihaknya juga masih menunggu juknis dari KPU RI mengenai tahapan yang bakal dilakukan.

“Jika mencermati poin kedua, tahapannya baru dimulai 15 Juni. Tentunya kita juga menunggu petunjuk teknis lanjutan dari KPU RI,” kata dia.

Secara umum, tentunya ada penambahan anggaran jika merujuk pada aturan protokoler kesehatan dalam setiap tahapan yang dilakukan. Terutama, pada saat pemungutan suara dilakukan.

Misalnya, keberadaan tenaga medis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian bilik cuci tangan, ketersedian sabun cuci tangan, serta ketersediaan Thermal Scanner.

Terkait hal itu, Dedy belum bisa menggambarkan seperti apa skema penambahan anggarannya. Namun, dia tidak menampik jika bakal ada banyak perubahan dalam usulan anggaran.

“Terutama yang berhubungan dengan publik secara langsung. Kami juga sedang menunggu juknis dari KPU Ri tentang protocol kesehatan dalam pelaksanan tahapan pilkada lanjutan di tengah pandemic Covid-19. Jika sudah ada juknis tentunya kita bahas bersama pemerintah setempat,” ucapnya. (abd/wdi)

Komentar

Rekomendasi