oleh

Terima Uang dari Syahbudin dan Wan Hendri, Agung: Saya Akui Itu Salah

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sidang suap fee proyek Lampung Utara (Lampura) kembali digelar, Rabu (27/5). Dalam persidangan itu, terdakwa suap fee proyek Agung Ilmu Mangkunegara bersaksi untuk terdakwa lainnya, Syahbudin.

Dalam sidang itu, Agung mengaku kenal Syahbudin tahun 2014 yang kala itu menjadi salah satu staf di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura.

“Saya juga tidak tahu asal pindahnya Syahbudin ini dari mana,” ujar Agung ketika ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi.

Lalu JPU kembali bertanya ke dirinya, setelah menjadi staf di BKD Pemkab Lampura, Syahbudin ini pindah kemana lagi sebelum menjabat Kadis PUPR.

“Saya tidak tahu, yang saya tahu memang semua (pegawai, red) yang pindah ke Pemkab Lampura itu masuk menjadi staf dulu. Setelah itu saya juga enggak tahu lagi, saya bertemu dengan Syahbudin ini setelah dirinya menjadi Sekretaris sekaligus Plt. Kadis PUPR,” jawab Agung.

Mendapati jawaban itu, Ikhsan pun bertanya kenapa dan apa pertimbangan sampai Syahbudin menjadi Plt. Kadis PUPR.

Saat itu, kata Agung, pihaknya memilih Syahbudin sebagai Plt. Kadis PUPR karena memprioritaskan yang ada dan bertugas di Pemkab Lampura. “Ya kalau ada orang dalam Pemkab sendiri kenapa harus ambil dari luar, makanya kami jadikan Syahbudin sebagai Plt. Kadis PUPR. Saat itu beliau menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR antara sebulan atau dua bulan, setelah itu barulah dilantik,” bebernya.

Menurut Agung, pemilihan untuk menjadi Kadis PUPR itu juga tidak hanya semerta-merta dinobatkan ke Syahbudin saja. Tetapi, turut diikuti beberapa calon-calon lain.

“Pemilihan Kadis PUPR ini melalui lelang dan diikuti seluruh dinas. Semua kendali itu dilakukan oleh baperjakat yang diketuai Sekda, waktu itu Pak Syamsir, dari sini dikirimkan lah seleksi beberapa calon ini ke Gubernur, barulah turun lagi ke Bupati,” ucapnya.

Lalu kembali JPU KPK bertanya ke Agung, apakah dirinya mengetahui apabila Syahbudin pernah menghadapnya untuk menyerahkan uang sisa anggaran pengadaan proyek di Dinas PUPR sebesar Rp1 miliar.

“Pernah, beliau datang berkata bahwa ada sisa dana anggaran Rp1 miliar dari rekanan konsultasi di tahun 2018. Katanya waktu itu ini (dana, red) akan saya serahkan ke bapak. Penyerahan itu di tahun 2019. Lalu saya jawab, bahwa saya tidak tahu urusan itu, saya bilang lagi silahkan hubungi Ami (Raden Syahril, red) saja,” jawab Agung.

Kenapa dilimpahkan ke Ami, menurut Agung karena dirinya tidak mau tahu urusan itu, apabila Syahbudin ingin memberikannya berikan saja ke Ami. “Karena saya tidak mengetahui urusan sisa anggaran atau apa saja. Karena tidak ada dilaporkan, makanya dia laporkan. Karena beliau memaksa saya menerimanya, saya tidak pernah di kantor dan menemui saya susah makanya saya bilang ke Ami saja,” katanya.

Setelah itu, sisa uang anggaran itu diserahkan Syahbudin pada Juni 2019 dan dirinya hanya menerima sejumlah Rp600 juta dari Ami. “Saat itu saya terima uang itu di rumah dinas,” jelasnya.

Mendengar penjelasan itu, JPU KPK pun bertanya kenapa hanya diserahkan oleh Raden Syahril sebesar Rp600 juta. Sementara yang dilaporkan kepada Agung Rp1 miliar.

“Saya tidak tanya sisa dari 600 juta itu, apakah dipakai di awalnya atau dipakai sama Syahbudin. Terkait menerima Rp600 juta saya tidak tanyakan ke Syahbudin, pokoknya saya hitung Rp600 juta, segitu saja,” timpal Agung.

Ikhsan pun bertanya lagi, uang dari Syahbudin sebesar Rp600 juta itu digunakan untuk apa.

“Saya pakai keperluan pribadi, saya akui menerima uang itu tidak boleh dan salah. Karena saya butuh uang, karena memang tidak ada yang memberi ditawarkan itu saya terima,” sahut Agung.

Kembali JPU KPK bertanya ke Agung, berapa kali dirinya menerima uang dari Raden Syahril.

Mendengar pertanyaan itu, Agung pun menjawab hanya dua kali saja. “Untuk Syahbudin hanya satu kali dan Wan Hendri satu kali. Kalau dari Syahbudin Rp600 juta dan Wan Hendri Rp200 juta, kalau dari Kadis lain tidak ada. Hanya dua ini saja,” pungkasnya. (ang/sur)

Komentar

Rekomendasi