oleh

Akademisi Usul Pandemi Covid-19 Masuk Materi Debat Kandidat

radarlampung.co.id – Persoalan protokol kesehatan menjadi persoalan yang vital dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Akademisi Universitas Lampung, Dedy Hermawan mengatakan, terutama dalam tahapan yang melibatkan orang banyak, harga mati protokol kesehatan harus diterapkan. Hal itu dilaksanakan lantaran pencegahan pandemi Covid-19.

“Karena diselenggarakan ditengah pandemi Covid, tentunya standar protokol kesehatan wajib dilakukan, termasuk mempersiapkan dukungan sektor pelayanan kesehatan untuk mengoptimalkan bahwa pesta demokrasi tersebut tetap steril dari ancaman covid 19, ” kata dia, Jumat (29/5).

Dijelaskan dia, bahkan pemerintah dan penyelenggara harus melakukan peningkatan kewaspadaan ancaman Covid-19 baik itu disetiap agenda sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada, dalam setiap kegiatan pelaksanaan pilkada, termasuk tahapan kampanye dan debat calon untuk memasukkan materi pencegahan covid 19.

“Sebab persoalan ini menjadi persoalan dunia yang memang salahsatu pemegang tanggungjawab terbesar untuk menanggulangi dan pencegahannya ada di Kepala Daerah. Bagaimana rencana dan sikapnya mengatasi persoalan ini, ” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, yang harus diperhatikan, kata Dedy ialah dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jika skema yang dilakukan masih sama dengan sebelumnya, tentunya bakal ada kerumunan orang di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fasilitas yang disediakannjuga harus lengkap seperti bilik cuci tangan, tenaga medis dan peralatannya, kemudian pengaturan jarak antara panitia dan pemilih serta pengawas.

“Ya, prinsipnya semua standar kesehatan untuk pencegahan covid 19 harus disediakan, anggaran harus menyesuaikan hal tersebut, bukan sebaliknya, karena ini mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan warga sebagai pemilih, ” tandasnya.

Sebelumnya, Saat ini, KPU di Lampung tengah menunggu keputusan resmi perubahan peraturan KPU tentang tahapan pilkada serentak. Namun, beberapa waktu lalu KPU RI sudah melakukan uji publik terhadap PKPU tersebut.

Dalam opsi pelaksanaan tahapan lanjutan yang dimulai pada 15 Juni 2020. Dalam rancangan PKPU tersebut dijelaskan masa kampanye berlangsung selama 71 hari dimulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Di mana Debat Publik/Terbuka antar Paslon dilakukan 26 September – 5 Desember 2020. Sementara, Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pada 6 – 8 Desember 2020 dan Kampanye Melalui Media Massa,Cetak, dan Elektronik 22 November – 5 Desember 2020.

Kendati sudah terjadwal, namun Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengaku belum mengetahui pasti bagaimana skema teknis kampanye yang dilakukan baik debat publik maupun tahapan kampanye yang lain.

“Kemarin sudah diuji publik dua opsi. Tapi yang disetujui berdasarkan rapat kemarin tahapan yang dimulai 15 Juni. Teknisnya seperti apa kami juga masih menunggu petunjuk lanjutan dari KPU RI, ” ucapnya, Kamis (28/5). (abd/wdi)

Komentar

Rekomendasi