oleh

Blak-Blakan Bupati Lamtim Zaiful Bokhari : Setahun Menjabat, Dapat Dua Kado Mengejutkan  

radarlampung.co.id– Acara Ngopi Bareng Bang Aca menghadirkan Bupati Lampung Timur (Lamtim) Zaiful Bokhari. Acara yang tayang di Radar Lampung TV pada Sabtu (20/6) malam dan disiarkan dari Kopi Wartawan itu membahas beberapa isu seputar persoalan yang menimpa Zaiful hampir berbarengan.

Senin, 15 Juni 2020, tepat setahun Zaiful menjabat Bupati Lamtim. Namun pada tanggal itu, ada dua peristiwa besar yang menimpanya. Yaitu pencopotan dirinya dari Ketua DPC Partai Demokrat Lamtim dan merebaknya pemberitaan tentang dugaan korupsi dana bansos Covid-19. Berikut wawancara selengkapnya:

 

Apakah Anda menganggap pencopotan Anda sebagai Ketua Demokrat Lamtim mendadak?

Saya sudah menjabat dari tahun 2007. Saya menyadari sudah terlalu lama menjabat sebagai ketua. Karenanya jika DPP melakukan langkah-langkah, itu mungkin yang terbaik. Mungkin ingin memperbaiki citra yang selama ini agak menurun. Sehingga saya digantikan oleh Yandri Nazir. Namun tentunya saya sangat legawa, ikhlas, untuk diberhentikan sebagai ketua.

Saya dalam perjalanan ada pesan WhatsApp masuk bahwa saya diberhentikan pada 15 Juni 2020. Saya tidak kaget. Karena dalam politk dinamika biasa saja. Mengenai sebabnya, saya pikir apa yang saya lakukan selama ini baik, tetapi ada penilaian yang mungkin menganggap saya harus ikhlas melepaskan jabatan ini.

 

Ada informasi yang masuk, pencopotan Anda karena tidak all out mendukung petahana pada Pilgub 2018?

Itu asumsi yang salah. Tentu saya fokus. Tentunya perjuangan harus ikhlas. Terbukti ada yang terbaik pada saat itu Arinal dan Nunik. Namun apa pun itu, saya sudah berjuang untuk Mas Ridho Ficardo. Namun memang belum ada hasil yang baik. Dengan jabatan saya sebagai Plt. Bupati juga harus menjaga institusi pemerintah. Bagaimana juga pemerintah harus netral. Saya harus menjaga stabilitas politik tidak boleh berpihak. Namun sebagai kader partai ya menggerakkan kader partai pada saat itu.

 

Apa hal itu Anda sengaja, sebab ada juga asumsi jika Chusnunia menjadi Wagub, otomatis Anda naik menjadi bupati?

Sebelumnya saya tidak pernah terpikir menjadi bupati, bagaimana sisa hidup saya mengabdi. Saya sudah dua periode menjadi anggota DPRD kalau terkait dengan jabatan. Pada saat itu bagaimana masyarakat Lamtim yang sedang mengalami keterpurukan bisa kita angkat harkat dan martabatnya.

 

Sebelum dicopot membuat statement untuk beralih partai, benar?

Kalau dengan parpol yang ingin bergabung dengan saya ya ada saja. Namun, saya kan masih terikat Demokrat. Dan saat ini saya sudah bebas menentukan pilihan.

 

Mengapa Anda tidak memilih mundur saja?

Saya memilih lebih baik diberhentikan. Karena kalau mundur, artinya saya tidak bertanggung jawab dengan Partai Demokrat selama ini. Kalau saya diberhentikan, artinya saya berjuang, namun anggapan Mas Ridho berbeda.

 

Dia mengaku tidak mempersoalkan pencopotan ini?

Jadi begini, saya punya latar belakang sakit berat. Saya pernah stroke total, hanya bisa suara, itu pun tidak jelas. Tidak bisa jalan enam bulan karena patah kaki dan kecelakaan. Dan saya pernah mengalami hal demikian, makanya terkait Ketua Demokrat, ini hal kecil bagi saya. Kalau Allah berkehendak, ya nyawa saya tentunya siap diambil.

 

Mau ke partai mana sih?

Saya akan melihat dulu, tentu tidak bisa secepat itu menentukan pilihan. Baik itu dari tatanan DPD, DPP, dan platform partainya. Kalau dari parpol lain, kita menyerahkan dulu ke partai. Kalau saya mengalir, kita lihat mana parpol yang ingin mengajak bergabung. Karena SK-nya saya belum terima. Apakah pencopotan saya sebagai ketua dan kader juga. Kalau saya diberhentikan ketua ya saya mundur dari kader. Seharusnya kita dipanggil, tetapi itu mungkin belum dilakukan.

 

Apakah ini tidak menjadi ganjalan, mengingat Anda sebagai incumbent?

Saat ini berpegang hanya kepada Allah. Langit, bumi, seisinya milik Allah.  Lempeng saja. bisa dapat Alhamdulillah, tidak juga enggak ada masalah. Saya tidak pernah terfikir menjabat sebagai bupati, karena saya bisa mensyukuri diberikan kesempatan oleh Allah untuk sisa hidup saya.

 

Bagaimana dengan pemberitaan di media online dengan dugaan keterlibatan Anda?

Saya sudah berbicara dari awal dengan Kabag Umum (Tri Handoyo), mungkin ada yang melihat hubungan saya dan dia cukup dekat, makanya ada yang memfitnah. Kami sudah menyerahkan kepada Kabag Umum untuk mengambil langkah hukum. Dia menekankan tidak pernah membuat surat apa pun tekait pengaduan yang ditulis media online itu. Tri Handoyo merasa diperlakukan sangat zalim, jadi sudah koordinasi ke Kabag Hukum untuk melaporkan ke polres. Polisi akan mengambil langkah terkait. Silakan diungkap secara tegas dan lugas.

 

Anda tidak melapor secara pribadi?

Karena bagi saya, saya tidak pernah melakukan yang diberitakan. Itu saya anggap hoaks. Saya kira juga ada kepentingan politik di situ. Saya juga berpesan kepada calon kontestan kita adu program, tidak perlu pakai tangan yang merusak harkat dan martabat seseorang. Karena ini bersamaan dan dimunculkan, tentunya ini ada korelasinya. Kita kan melakukan praduga tidak bersalah, bisa saja kita memprediksi, tetapi cukup kita saja yang mengetahui. Secara substansi 1.000 persen itu tidak benar. Terkait Covid semua transparan, OPD masing-masing setiap rapat resmi forkopimda, dalam memutuskan, kita lakukan secara bersama, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

 

Dalam berita itu disebutkan ada kakak-adik?

Itu sudah diklarifikasi masing-masing OPD. Tidak ada keterkaitan dengan persoalan pemerintahan. Tidak ada satu pun keluarga saya yang cawe-cawe pemerintahan.

 

Sikap apa yang diambil dari dua peristiwa ini?

Setiap malam saya tidak pernah tinggal salat malam. Itu kita lakukan untuk masyarakat. Kita bicara terhadap seseorang terbatas. Tapi Allah Maha Mengetahui. Karenanya, tentunya malaikat ada di samping kita pasti mencatat. Manusia bisa saja menebar fitnah dan hoax.

 

Tentang Covid, ada dua daerah zona hijau, termasuk Lamtim. Bagaimana bisa?

Dari saat Covid baru muncul di Tiongkok, saya sudah berpikir bagaimana jika terjadi di Indonesia. Kemudian saya kumpulkan asisten, Kadis, serta kami melakukan rakor forkopimda. Kalaupun terjadi bagaimana terkait kesiapan anggarannya? Ada juga aturan Kemendes. Dana desa (DD) bisa digunakan sebagai bantuan Covid, ya kita koordinasikan melalui Dinas PMD untuk juga mengalokasikan anggaran.

Di setiap desa ada posko, rumah isolasi, kita persiapkan untuk masuk satu desa hanya satu pintu. Kita juga membentuk tim gugus tugas. Posko perbatasan dijaga. Ada masyarakat lewat, kita perketat dan lakukan pengecekan. Kalau hanya lewat, ke Palembang misalnya, kami akan koordinasi di masing-masing posko. Jadi, tentunya perlu kita siapkan betul. Kita tidak ingin Covid masuk Lamtim. Menurut data terakhir, banyak TKI kembali dari Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Saudi. Saya contoh di Brajaluhur, TKI yang masuk 800 orang. Sementara di 264 desa di Lamtim hampir ada TKI.

Dalam konteks ini, Anda kan mau jualan dalam pilkada, apakah ada hal lain selain Covid yang akan Anda jual?

Saat menjabat bupati, yang pertama saya lihat adalah struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebab saat menjadi Wabup, saya tidak terlibat langsung dalam pembahasan APBD. Sehingga saya coba mengajak asisten III serta kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melihat kondisi anggaran kita. Di situ saya melihat ada anggaran tak sesuai karena peruntukkannya tidak prorakyat. Kita lakukan perubahan. Sejak 1 September 2019 berobat gratis, saya mencari terobosan, hidup sehat adalah hak masyarakat. Yang tidak mampu dan domisili di Lamtim berhak hidup sehat di sana berobat gratis, baik di puskes dan rumah sakit juga rawat inap rawat jalan, melahirkan termasuk operasi caesar.

 

Apa contohnya anggaran yang tidak menyentuh rakyat itu?

Dari sekian pos, yang disorotinya adalah mengenai anggaran bansos. Kemudian, ada juga kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK) fisik yang tidak bisa dilaksanakan. Selalu lelang ulang dan ada oknum yang bermain di sini. Bahkan anggaran itu kembali ke kas negara. Anggaran infrastruktur ini selalu menurun. Tahun 2016 Rp267 miliar untuk ruas jalan 1.700 km lebih. Namun, tahun 2017 turun Rp174 miliar, tahun 2018 Rp147 miliar, 2019 Rp125 miliar. Kita ingin jalan di lamtim baik, kalau anggaran minim, itu hanya mimpi saja.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Anggaran yang dikucurkan di RS Sukadana Rp6 miliar, kemudian untuk Dinas Kesehatan yang menangani 34 Puskesmas dialokasikan Rp9 miliar. Untuk kesehatan, saya juga menyiapkan ambulans. Karenanya, kita juga beli 20 unit. Kita tempatkan di puskesmas untuk melayani masyarakat secara gratis. KTP juga begitu, harus ada pelayanan maksimal dan cepat.

 

Problem utama Lamtim adalah daerah rawan keamanan?

Lamtim cukup aman. Ada 24 kecamatan, angka kejahatan jauh menurun. Tentunya ada langkah kita lakukan bersama TNI-Polri melalui pendekatan kebudayaan. Kita bentuk pokmas, menangkal hal-hal yang selama ini kita anggap isu sensitif. Sehingga di setiap tempat ada tim yang saya SK-kan. Dengan begitu, mereka punya tanggung jawab. Artinya masyarakat dilibatkan karena ini juga punya masyarakat. (abd/c1/fik)

Komentar

Rekomendasi