oleh

Tubaba Raih WTP Ke-9, Umar Ahmad : Motivasi untuk Lebih Lagi Kedepan

radarlampung.co.id- Untuk ke-9 kalinya, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tubaba Tahun Anggaran 2019. Hal ini diketahui saat  penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI Perwakilan Lampung atas LKPD Tubaba melalui video teleconference (Vicon) di ruang rapat Bupati Tubaba, Senin (22/6/2020).

Perlu diketahui, opini WTP atas LKPD Tubaba selalu diterima setiap tahun, berturut-turut sejak tahun 2011 silam. Diraihnya WTP ke-9 kalinya ini tentu merupakan wujud komitmen Pemkab Tubaba yang terus berupaya tertib dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu,  hal ini juga sekaligus membuktikan dari tekad Kepala Daerah dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Tubaba untuk melaksanakan program pembangunan APBD pro-rakyat yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Vicon penyerahan LHP oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Agus Wiwoho SE, MM, Ak, CA, CSFA, tersebut dihadiri langsung oleh  Bupati Tubaba Hi. Umar Ahmad, SP,  Ketua DPRD Ponco Nugroho, ST dan Sekdakab Herwan Sahri, SH, M.AP, serta seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Tubaba.”Alhamdulillah, BPK RI kembali memberikan predikat WTP kepada Kabupaten Tubaba atas pemeriksaan LKPD Tubaba Tahun Anggaran 2019,”ungkap Bupati Umar Ahmad. Bupati juga berharap, itu (WTP) dapat dijadikan tradisi dan motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya dalam hal pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

Menurutnya, perolehan opini WTP merupakan bentuk komitmen yang tinggi dan hasil kerja keras semua pihak untuk terus memperbaiki administrasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk komitmen dari DPRD Kabupaten Tubaba dalam mendukung program kerja pemerintah.”Sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD serta didukung dengan aparatur yang berdedikasi tinggi, merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, termasuk keberhasilan pembangunan dalam bidang pertanggungjawaban keuangan negara,”imbuhnya. (fei/rnn/wdi)

Komentar

Rekomendasi