oleh

Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Petani Lamsel

SETELAH menghadirkan dua kandidat bupati Lampung Selatan (Lamsel), yaitu Tony Eka Candra dan Nanang Ermanto, acara Bincang Bersama Bang Aca kali ini menghadirkan kontestan lain, yakni Hi. Hipni.

Banyak hal yang dibahas seputar program memajukan masyarakat Lamsel. Namun secara garis besar, Hipni bakal memperjuangkan nasib petani di Lamsel beserta semua sektor pendukungnya.

Hipni pernah menjadi Kepala Desa Palaspasemah, Kecamatan Palas, pada 2002–2008. Kemudian dia juga sempat menjadi anggota DPRD Lamsel dua periode 2009–2019. Namun pada pencalonannya yang ketiga, dia gagal duduk di kursi DPRD. Namun, kegagalan itu rupanya membuat Hipni kian fokus pada usaha yang digelutinya, yaitu beras dan tambak udang.

 

Persoalan apa yang dilihat selama ini, khususnya mengenai pertanian?

Saya mendengar dan mengalami langsung. Jadi petani tidak muluk-muluk ketika pemerintah tak bisa menaikkan harga, tetapi pemerintah harus bisa menurunkan biaya produksi. Petani ini harus diberikan pengetahuan. Petani ini potensi bisnis, tetapi bukan pekerjaan warisan. Kalau dari segi bisnis dibiarkan petani ini minus.

Misalnya ada 1 hektare tanah garapan hasilnya rata-rata 8 ton, kemudian dalam satu KK ada tiga tenaga kerja. Ketika berbicara UMR misal Rp2,5 juta per orang. Kalau dikalikan tiga itu sudah Rp7,5 juta. Kalau lima bulan sudah berapa. Nah, kalau 8 ton itu dijual dengan harga panen, dengan harga gabah Rp4 ribu per kg dan jagung Rp2.500 per kg, untuk menutupi tenaga kerjanya saja sudah minus. Belum lagi biaya produksi.

Di sini pemda bisa mengambil peran agar cost produksi pertanian bisa lebih rendah. Misalnya membenahi jalan-jalan pertanian. Sebab ini yang menjadi persoalan. Jika itu dilakukan, maka akan menekan cost produksi. Misalnya dengan kondisi jalan rusak per dua karung ongkosnya Rp50 ribu, bisa saja kalau jalannya mulus kan hanya Rp20 ribu. Kalikan saja kalau berkarung-karung, kan selisihnya besar juga. Sebab, pertani ini tidak melihat harga mahal atau tidak. Harga mahal kalau cost produksi tinggi juga sama saja. Kalau harga rendah, cost-nya kecil, tetapi bisa lebih menguntungkan saya kira bagus. Sebab, petani juga tidak untung besar, yang penting pangannya terjaga.

 

Menurut Anda, potensi pertanian masih berapa persen belum tergarap?

Saat di legislatif, saya melihat porsi anggaran yang ditumpahkan ke sektor pertanian masih belum cukup. Padahal bisa dibilang, pertanian ini merupakan sektor utama dalam perekonomian.

Hari ini kalau petani panen, semua perekonomian bergerak. Yang dagang sayuran laku, yang buka bengkel ramai, yang jual mobil laku, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika petani tidak punya penghasilan, juga akan berpengaruh terhadap roda perekonomian. Bengkel tidak jalan, mobil tidak laku. Ruh ekonomi di Lamsel adalah pertanian. Jika asumsi Rp2 triliun sekali panen, kalau dikalikan dua saja akan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) dan nilai tukar petani (NTP) kita. Ini akan membuat investor melirik dan secara tidak langsung menurunkan angka kriminalitas.

 

Bagaimana implementasinya?

Hingga saat ini, petani memang tidak pernah diajak bicara. Seharusnya, petani diajak berpikir secara bisnis. Sebab, pertanian adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak akan terpengaruh terhadap krisis ekonomi. Krisis saja, banyak petani yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah tinggi, kemudian menjadi TNI, Polri, dan sebagainya. Artinya, pemerintah harus berani mencoba terobosan. Kita punya Balai Penyuluh Pertanian (BPP), kemudian juga Balai Latihan Kerja (BLK), kalau kurang juga kita ambil konsultan dari IPB. Bagaimana political will-nya pemerintah saja. Ada kalanya bupati, pemimpin, harus bisa juga jadi manajer, mempertemukan petani dengan perbankan atau instansi vertikal lainnya yang mendukung perkembangan.

 

Bagaimana mengantisipasi petani terjerat oleh ijon?

Yang jelas harus memikirkan bagaimana kesejahteraan petani. Salah satunya, pemda juga harus memikirkan nasib petani saat pasca panen. Saya belum menemukan daerah yang bisa membuat harga pertanian mahal. Harga jagung, gabah murah tentu kita cari solusi bagaimana tidak dijual hari ini. Pada saat panen raya jangan dulu dijual. Hasil panen mereka kita bawa ke pengering, tidak perlu semuanya. Kita manfaatkan perbankan dan KUR. Kalau tidak mau menjamin ya kita buat Bank Lampung Selatan. Begitu harga  sudah bagus, ya dijual. Di lamsel juga ada sekitar 7 pabrik pakan terbesar. Kita belum pernah ajak mereka, kita tawarkan, tidak perlu modal awal tapi petani taruh jagung di sana. Tapi kalau harga bagus tolong berikan kepada petani.

 

Anda sebagai kader Golkar, tetapi sampai seorang Zulkifli Hasan langsung mengenalkan Anda ke masyarakat, bagaimana ceritanya?

Saya punya konsep pembangunan. Siapa saja bisa menerima konsep ini. Karena sebelum parpol tersebut merumuskan mengusung saya, saya tawarkan konsep begini, ternyata mereka tertarik. Ketika ada partai apa pun memfasilitasi saya berbuat ke masyarakat ini patut diapresisasi. Gerindra sudah final, tinggal kita diskusi masalah wakil. Kalau soal Ketua DPP PAN mendampingi saya langsung, itu memang surprise bagi saya. Beliau bilang ini tanah kelahiran beliau. Di tempat tinggal beliau juga petani semua. Beliau menginginkan figur yang bisa membangun. Saya fokus 70 persen lahan pertanian tadi. Kalau saya jadi, satu tahun anggaran 200 km jalan pertanian rigid beton semua. Biar petani ke sawah tidak ada lubang lagi. Bisa selfie juga. Kalau begitu kan tidak mahal ongkosnya. Artinya persoalan parpol apa saja. Karena saya akan melakukan konsep ini menjadi kenyataan yang bermanfaat kepada Lamsel. Risiko politik pasti ada, tetapi saya kalau dibenci oleh kelompok dari warna tertentu tidak masalah. Tetapi jangan buat saya dibenci oleh masyarakat.

 

Bagaimana persepsi Anda terhadap partai politik? Sebab di Awal anda kader PDIP, kemudian berpindah ke Golkar.

Semua parpol memiliki platform yang baik. Hanya bergantung kepada sistem dan personal parpol tersebut. Di politik, saya tidak mau di tengah. Jika memang di atas, ya di atas. Kalau di bawah, ya di bawah. Daripada berkhianat dan berlawanan di batin saya, lebih baik saya terus terang. Tetapi kalau diam-diam berkhianat, pasti dimurkai. Saat Pilgub 2014, saya harus ambil konsekuensi, tidak ada yang disesali, bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ukurannya masyarakat. Tidak ada gunanya kalau kita duduk di jabatan, tetapi tidak ada kenangan prestasi. Kalau begitu lebih baik jadi pengusaha saja. Masa lalu saya berpolitik tidak pernah saya jadikan penyesalan. Saya punya prinsip tidak ada politik abu-abu. Terang saja.

 

Hitung-hitungan parpol bagaimana?

Sudah cukup. Namun, saya menginginkan koalisi parpol dari awal. Sebab ketika kita diberikan amanah, kan jadi kekuatan kita. Saya lihat ada beberapa parpol potensi kadernya bisa. Saya sangat berharap bisa dapat Golkar, kalau Golkar melihat saya berpotensi, tentunya saya akan dipertimbangkan. Tentunya saya akan membawa nama baik. Kita yakin saja, semua belum final, masih ada waktu dua bulan setengah lagi. Yang tidak bisa berubah lagi itu kan kalau sudah di KPU.

 

Slogan Lampung Selatan Bangkit, bagaimana?

Secara administratif, Lamsel sudah memiliki Bupati sejak tahun 1951dan didefinitifkan di tahun 1954. Bahkan, Lamsel sudah melahirkan kabupaten-kabupaten baru. Jika tidak ada pembangunan nasional juga tidak akan bisa maju Lamsel ini. Lamsel harus di atas kabupaten lain termasuk kabupaten yang dilahirkan seperti Tanggamus, Pesawaran dan lainnya.

Kita dekat dengan Pulau Jawa, akses mudah, tapi kita tidak menangkap peluang ini. Saya tidak ingin kita jadi penonton saja. Jangan sampai masyarakat Lamsel terpinggirkan oleh investor yang beli lahan. Kita enggak mau lahan pertanian habis, sektor yang tidak terpengaruh oleh persoalan perekonomian adalah pertanian. APBD harus berpihak ke masyarakat, kelemahan-kelemahan ini yang harus kita perbaiki, kalau kita bangkit PDRB kita tinggi investor tertarik, tapi bagaimana caranya SDM kita juga dipakai.

Saya melihat peluang kita di bidang agro, ada pertanian, tambak. Jakarta market terbesar, di sana tidak punya lahan. Kalau di manange yang bagus bukan tidak mungkin DKI Jakarta akan ketergantungan dengan lamsel dalam berbagai komoditi. Kita punya 134 km pantai, ada air payau, udang, bandeng kurang lebih 67 km itu untuk wisata dan pelabuhan. Melihat potensi ini, kita jangan menonton saja.

Jika ada investor buah masuk kita tawarkan masuk, tapi ke lahan petani yang tidak produktif. Mereka tidak perlu membeli lahan 20 ribu ha. Masyarakat diberdayakan dan masyarakat pasti punya lahan. Otomatis masyarakat petani punya nilai tambah lagi.

Misalnya investor ternak di bidang sapi mau naruh 10 ribu ekor. Saya minta 2 ribu ekor ke kandang petani. Tinggal MoU-nya bagaimana, digaji atau bagi hasil. Sehingga masyarakat tidak berfikir tidak ada CSR atau bagaimana, karena kita sudah kasih duluan. Harus juga investasi ramah lingkungan. Kemudian, saya juga tidak mau SDM Lamsel dibilang nonskill. Didik di BLK sesuai dengan potensi, satu tahun sudah terlihat kok. Investor sudah mau kok pasti mau karena upahnya lebih murah.

Mengenai infrastruktur, Lamsel memiliki luas 20.071 km persegi. Di mana, ada ribuan km jalan. Kita selalu bicara jalan mulus. Hanya saja kita lupa dengan kualitas. Jika saya terpilih, saya akan coba konsep bagaimana ketika jalan itu dibangun, lima tahun lagi baru rusak. Jalan ke desa saya maunya yang kelas A, yang di pusat-pusat perekonomian. Saya mencoba pengelolaan belanja infrastrukturnya harus kita buat standar. Jadi rekanan bisa terkontrol. Caranya, kita memanfaatkan BUMD. Jadi, rekanan harus belanja melalui BUMD itu. Kita gampang mengeceknya jika tidak sesuai dengan spesifikasi. Kita tinggal lihat perencanaannya, kemudian lihat belanja materialnya berapa. Jika belanja materialnya tidak sesuai perhitungan ya sudah jelas pekerjaannya tidak sesuai. Kita blacklist rekanan itu.

 

Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan anti fee proyek?

Saya tidak berpikir bagaimana mendapatkan uang besar secara pribadi. Kalau seperti itu lebih baik jadi pengusaha saja. Saya akan berpikir bagaimana uang ini datang, untuk pemda dan juga saya.

Jadi dengan adanya BUMD infrastruktur, semua rekanan akan belanja material di situ. Tentunya akan ada keuntungan yang didapat BUMD, dan itu sah. Ada pundi yang masuk untuk masyarakat dan pribadi. Kalau sudah kita kontrol dari belanja tadi, mau tidak mau rekanan meningkatkan kualitas  produk pekerjaannya.

 

Bagaimana komitmen Anda membangun Lamsel?

Niat kita membagun Lamsel untuk yang terbaik, termasuk dalam hal rekrutmen jabatan. Ini sudah ada lelang meski ada andil Kada sekian persen. Saya ingin kepala OPD yang bisa membantu visi misi saya. Buat perencanaan kerja, kalau masuk silakan, saya coba satu tahun. Kalau tidak berhasil ya lelang lagi. Karena saya orang lapangan dan orang teknis. Saya tidak mau media malah lebih tahu persoalan di bawah. Kemudian persoalan pelayanan, masyarakat bukan karena tidak mau bayar pajak, tapi aksesnya yang susah. Berbasis teknologi, kalau bisa di kecamatan saja bayarnya.

 

Bagaimana menghindari gesekan kepentingan kampanye hitam dan sebagainya?

Saya kira kebanyakan yang melakukan itu tim dari balonkada. Kalau sifat saya, saya tidak akan menyerang lawan. Tetapi saya akan menonjolkan apa program saya. Contoh jalan pertanian 200 km, sekarang kan ada dana desa, juknisnya ada di pergub. Saya teken, wajib 1 km terbangun dalam satu tahun untuk jalan pertanian. Dikalikan desa, dikalikan lima tahun, sudah berapa km yang terbangun? Saya ingin kondusif masyarakat bisa mencermati balonkada yang ada. Karena bagaimanapun, ini untuk lima tahun ke depan. Ketika masyarakat cermat, maka tingkat kepragmatisan akan berkurang. (abd/c1/fik)

Komentar

Rekomendasi