oleh

Opini WTP dan Penghargaan Lain Diraih Pemkab Lamteng

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemkab Lampung Tengah patut berbangga. Di bawah kepemimpinan Bupati Loekman Djoyosoemarto, Kabupaten Lamteng dua kali berturut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung. Ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 dan 2019.

Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengatakan secara berturut-turut Pemkab Lamteng menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Lampung. “Kita telah menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Lampung. Ini dalam pelaksanaan pengadministrasian keuangan daerah TA 2019. Lamteng untuk kali keduanya mendapatkan Opini WTP setelah sebelumnya TA 2018,” katanya.

Loekman juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mewujudkan keuangan daerah yang baik. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah mewujudkan penggunaan keuangan yang baik. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat Lamteng. Predikat ini diharapkan dapat memacu andrenaline seluruh jajaran untuk bersama terus mempertahankannya,” katanya.

FOTO IST.

Dalam mencegah kebocoran anggaran dan transaksi ilegal, Pemkab Lamteng juga telah bekerja sama dengan Bank Lampung dalam penggunaan sistem Pemda Online. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengatakan sistem Pemda Online meminimalisasi interaksi langsung antara pemohon dan pembayar. “Cegah potensi kebocoran anggaran dan transaksi ilegal. Interaksi pemohon dan pembayar bisa diminimalisasi,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menyatakan hal yang sama. “BPK RI Perwakilan Lampung telah menyatakan Lamteng mendapat penilaian Opini Wajar WTP. Ini secara berturut-turut. Meskipun, ada catatan pada 2019 terkait pengembalian kelebihan pembayaran pengerjaan proyek fisik. Tapi, masalah ini sudah diselesaikan dan sudah dikembalikan,” katanya.

FOTO IST.

Dengan raihan ini, kata Cak No –sapaan akrab Sumarsono–, artinya semua administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan OPD Lamteng sudah baik. “Upaya kita ini artinya semua administrasi yang dilakukan OPD Lamteng sudah sesuai, prima, bagus, dan tertib. Sebagai ketua DPRD Lamteng, saya berharap terus ditingkatkan dan lebih prima lagi. Kita targetkan tahun depan kembali meraih Opini WTP,” ungkapnya

Bukan hanya itu. Pemkab Lamteng juga telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pelaksanaan SAKIP ini, Lamteng meraih predikat B dan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemkab Lamteng sudah melaksanakan dengan baik perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian sasaran kinerja organisasi.

Bupati Lamteng Loekman mengukuhkan Asosiasi LUPM Lamteng. FOTO IST.

Banyak manfaatnya dalam penguatan dan implementasi SAKIP. Di antaranya ada peningkatan pelayanan publik; mempermudah pertanggungjawaban kinerja; pelaksanaan program dan kegiatan lebih berorientasi pada hasil; mampu menggeser belanja aparatur ke belanja publik; dan pengukuran kinerja organisasi sampai dengan individu lebih akurat dikaitkan dengan pemberian beban kerja (BK).

Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengatakan, penghargaan SAKIP merupakan reward dan punishment kepada provinsi maupun kabupaten/kota. “Ya, Alhamdulillah. Kita dapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2018 dengan nilai B. Penghargaan SAKIP ini merupakan reward dan punishment kepada provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Penghargaan yang diraih Lamteng, kata Loekman, patut disyukuri. “Kita harus bersyukur. Ini membuktikan Pemkab Lamteng konsisten melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan predikat B ini, kita bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi dan berpuas diri. Mudah-mudahan ke depan meraih nilai A,” ungkapnya.

Komentar

Rekomendasi