oleh

Kemendagri Sorot NPHD Bandarlampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melaporkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dengan maksud untuk memonitoring daerah yang belum menuntaskan dana pencairan.

Dari data sementara, ternyata baru 91,73% untuk KPUD. Kondisi mengkhawatirkan terjadi di Kota Bandarlampung dan Kabupaten Pegunungan Bintan.

Secara keseluruhan dana NPHD yang telah realisasikan ke KPU sebesar Rp9,36 triliun dengan persentase 91,73%; Bawaslu sejumlah Rp3,150 triliun dengan persentase 91,07%, dan PAM berjumlah Rp618,063 miliar atau 40,25%.

Plt. Dirjen Bina Keuda Mochammad Ardian menjelaskan daerah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD KPU dari 209 yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu, dan 202 kabupaten/kota.

Sementara itu dari 61 Pemda yang belum transfer dana NPHD KPU 100% yaitu Sulawesi Utara 42,73%, Sulawesi Tengah 90,00%, dan 59 kabupaten/kota.

”Terdapat pula dua Pemda yang perlu diperhatikan karena dana pencairan NPHD KPU kurang dari 40%, yakni Kabupaten Halmahera Utara 39,43% dan Kabupaten Halmahera Barat 34,99%,” jelas Ardian yang dipertegas dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN/grup Radarlampung.co.id).

Kemudian data Kemendagri juga mencatat dari 218 provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil transfer ke penyelenggara dana NPHD Bawaslu 100% adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, prov. Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu, dan 211 Kabupaten/Kota.

Lalu, untuk 52 Pemda yang belum transfer 100% yakni Sulawesi Utara 41,09%, Sulawesi Tengah 90,00%, dan 50 kabupaten/kota. ”Ada dua untuk kabupaten/kota yang perlu diperhatikan karena transfer 40%, yaitu Kota Bandarlampung 31,58% dan Kabupaten Pegunungan Bintang 30,00%,” ungkap Ardian.

Selain itu, terdapat 62 Pemda yang telah berhasil 100% transfer dana NPHD PAM ialah Sumbar, Jambi, Kalimantan Tengah dan 59 kabupaten/kota. ”Namun, masih ada 208 daerah juga yang belum transfer 100% ke PAM, yakni enam provinsi dan 202 Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Kemendagri, sambung Ardian, akan terus mengingatkan agar Pemda dapat menyelesaikan proses pencairannya terutama yang transfernya belum mencapai 40% untuk diperhatikan guna memperlancar proses Pilkada Serentak Tahun 2020.

Komentar

Rekomendasi