oleh

Proses Lelang Pengadaan Kontainer Sampah Perlu Diselidiki

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung perlu mempertanyakan kejelasan alamat pemenang tender yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam proses administrasi di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandarlampung.

Pengamat hukum yang juga akademisi Universitas Lampung, Dr. Budiono menilai ada indikasi sebagai perusahaan fiktif. Hal ini dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. “Bisa saja, penyidikan mengatakan, kalau dia bukan kontraktor,” katanya kepada Radar Lampung, Senin (4/8).

Menurutnya, untuk membuktikan perusahaan ini fiktif atau tidaknya perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Apakah benar itu sebagai kontraktor, punya alamat kantor yang jelas atau tidak, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menyarankan kepada pemerintah, agar melakukan pengecekan lebih lanjut atas pemenang tender tersebut. Ini, untuk menghindari adanya upaya hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. “Pemerintah diharapkan perlu menerapkan kehati-hatian,” imbuhnya.

Ditambahkannya, pentingnya mencantumkan alamat yang sesuai dengan kantor adalah agar bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan dapat langsung mengetahui lokasi pemenang tender itu.

“Kalau alamatnya saja tidak jelas. Berartikan dia tidak punya kantor. Secara administrasi seharusnya dia punya alamat yang jelas. Ini sangat penting, dan kalau dia tidak jelas, maka perlu dipertanyakan, bukan dibiarkan saja,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kota Bandarlampung, Soni Rahadhiyan saat mencoba ditemui di kantornya. Yang bersangkutan, belum masuk kerja. Hal ini diungkapkan staf LPBJ Kota Bandarlampung Doddy.

“Ya memang dia sudah sembuh, tapi hari ini dia tidak masuk kerja. Nanti saya sampaikan ke beliau,” janjinya kepada Radar Lampung saat menerima didepan ruang kerja Soni.

Sayangnya, usaha konfirmasi wartawan Radar Lampung, melaui sambungan telepon dan WhatsApp tak mendapat respon. Terlebih, Soni diketahui justru memblokir nomor WhatsApp wartawan, sejak 25 Juli 2020 usai menolak dikonfirmasi lebih lanjut.

Tak jauh berbeda, Ismet Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kontainer sampah melalui APBD Tahun 2020 pun tak merespon panggilan telepon dan SMS.

Bahkan, Ismet memblokir WhatsApp wartawan, sekira sejak pukul 17.00 WIB, pada 28 Juli 2020 usai menjanjikan akan memberikan gambaran detail pengadaan kontainer dan rekapitulasi penempatan 30 kontainer yang tengah diadakan tahun ini.

Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandarlampung tengah mengadakan 30 kontainer sampah. Namun, dalam proses pengadaannya, dinilai janggal. Sebab, rekanan yang mendapatkan pengadaan itu dari segi administrasi tidak memenuhi syarat, karena alamat kantor yang tertuang dalam LPSE tidak sesuai dengan aslinya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Bandarlampung, Agus Djumadi, A.Md. meminta agar Pemkot mengevaluasi rekanan yang mendapatkan pekerjaan kontainer sampah. Sebab, ditakutkan barang yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan.

“Dari proses administrasi lelangnya saja sudah keliru. Bagaimana nanti barang yang disediakan. Mudah-mudahan, mereka benar kerjanya,” katanya kepada Radar Lampung, Selasa (28/7).

Saat ini, sambungnya, pihaknya bersama rekan-rekan legislatif sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Perda sampah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Dari penelusurannya, masih banyak tempat sampah yang tidak layak, sehingga dirinya meminta agar DLH Bandarlampung memperhatikannya.

“Jangan sampai, kami sudah sosialisasi ke masyarakat, justru lokasi penempatan sampahnya tidak layak. Makanya, pengadaan kontainer sampah ini juga menjadi sorotan kami,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandarlampung ini.

Dia mengatakan, dirinya akan membahasnya dengan anggota fraksi membahas persoalan tersebut. “Ya, nanti saya coba berbicara di fraksi kami, untuk dibahas lebih lanjut. Persoalan sampah memang tengah menjadi pembahasan serius. Khususnya di Komisi II,” jelasnya.

Anggota Komisi II ini menilai, pengelolaan sampah kedepan semuanya akan dikelola dibawah PD Kebersihan. Saat ini, PD Kebersihan baru mengelola limbah cair atau lindi. Sedangkan sampah, kering masih dikelola dibawah DLH melalui Bidang Pengelolaan Sampah.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandarlampung, Ismet Saleh, hingga belum memberikan gambaran terkait spesifikasi pengadaan kontainer APBD tahun 2020 sebanyak 30 unit itu. “Sementara ini masih direkap. Mereka belum kerja menunggu uang muka dulu dari Pemkot. Nanti kalau sudah kerja dan selesai serta kita distribusikan pasti dikabari,” pungkasnya.

Sementara, saat radarlampung.co.id menghampiri kantor CV.Sanja Cipta Perkasa, warga sekitar mengaku tidak mengetahui jika rumah tersebut merupakan sebuah kantor. “Setahu saya itu rumah, bukan kantor. Orangnya memang jarang dirumah, makanya nggak ada aktifitas,” ujar lelaki paru baya yang enggan menyebutkan namanya, saat ditemui di Jalan Ryacudu, Blok B4 No. 18, Kelurahan Korpriraya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung.

Kemudian, Radar Lampung kembali menghubungi nomor kontak Rangga, yang diketahui Direktur CV Sanja Cipta Perkasa di 0812-7945-xxxx. Namun, justru yang mengangkat tiba-tiba mengaku salah sambung. “Maaf ini siapa, salah sambung, saya Rian bukan Rangga,” jawab lelaki yang menerima panggilan Radar Lampung, Senin (27/7).

Tak puas dengan jawaban itu, wartawan mengonfirmasi Ismet Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandarlampung, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan kontainer sampah. Dia membenarkan nomor itu milik Rangga sebagai Direktur CV Sanja Cipta Perkasa. “Ya itu benar nomor Rangga. Dia Direktur CV Sanja Cipta Perkasa,” katanya.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kota Bandarlampung, Soni Rahadhiyan masih belum memberikan komentar terkait hal itu. Panggilan tak kunjung diterima.

Sebelumnya, Direktur CV Sanja Cipta Perkasa Rangga membenarkan bila alamat yang tercantum di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan kesalahan administrasi. Lantaran, alamat kantor yang merupakan rumahnya itu belum diperbaharui.

“Ya, memang sebelumnya Blok B4 No. 4 waktu pembuatan surat tanah. Tetapi, waktu ada pengurutan nomor rumah. Nomornya berubah menjadi nomor 18,” katanya kepada Radar Lampung, Jumat (24/7).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2020 ini mendapat anggaran pengadaan kontainer sampah dengan pagu Rp990 juta untuk 30 unit. Lelang pengadaan barang itu, dimenangkan oleh CV Sanja Cipta Perkasa dengan nilai negosiasi sebesar Rp971.508.000. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi