oleh

Zona Integritas Tahun 2019 Rendah, Kemenkumham Evaluasi Kinerja Satker

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, tampaknya ingin mengevaluasi kinerja para satuan kerjanya (satker). Sebab, pada tahun 2019 lalu, dari 139 Satker yang diusulkan, hanya mendapatkan 43 Satker Pembangunan Zona Integritas, diantaranya 39 Satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 Satker berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tak ingin kembali kecewa, tahun ini, Kemenkumham mengusulkan 520 Satker untuk menuju WBK atau WBBM. Agar mendapatkan predikat zona integritas diatas 70 persen dari pengusulan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memperkuat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah naungan Kemenkumham RI.

Dalam apel yang dilaksanakan secara serentak melalui Zoom diseluruh Kantor Wilayah (Kanwil) se Indonesia itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan bahwa tujuan apel ini, untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas di  Era New Normal.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional, harus dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ungkap Bambang.

Dia menjelaskan, pada Tahun 2020 ini, Kemenkumham akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Sehingga perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.

“Kami telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI),” ujarnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memerintahkan agar  seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yang disajikan oleh satuan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam  Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019,”Kata Yasonna.

Untuk mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya. Dengan demikian seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.

“Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian,” tegasnya.

Yasonna juga memerintahkan kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya, sehingga mencapai target minimal 70 Persen dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020.

“Kemenkumham telah banyak menuai prestasi juga terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi telah dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga dapat dipastikan kemenkumham memiliki standar pelayan prima,” pungkasnya. (gie/rls/yud)

Komentar

Rekomendasi