oleh

Guna Penyelidikan Sertifikat Tanah, Bupati Lamteng Kirim Surat ke Polres

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemkab Lampung Tengah berkirim surat ke Polres setempat. Ini menyangkut adanya tuntutan sekelompok massa terkait sertifikat program redistribusi tanah untuk rakyat atau landreform di Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandarsurabaya.

Hal itu menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) –demi tegaknya keadilan di Bumi Jurai Siwo.

“Pak Bupati sudah berkirim surat ke Kapolres Lamteng agar diselidiki jika benar-benar ada dugaan pungli. Menurut Bapak Bupati, hal ini demi tegaknya keadilan dan titik terang benderang terkait persoalan ini. Ini tidak masuk delik aduan, tapi delik biasa. Pihak Polres Lamteng bisa langsung melakukan penyelidikan,” kata Kabag Hukum Pemkab Lamteng Eko Pranyoto.

Terkait upaya mediasi persoalan ini dengan memanggil kelompok masyarakat (pokmas), Eko menyatakan sudah dilakukan. Pihaknya meminta pokmas segera menyerahkan sertifikat yang sudah jadi kepada pemiliknya.

“Tapi nggak ada yang datang. Kakam dan camat-nya juga dipanggil nggak datang. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan lagi dengan pemerintah daerah. Sampai-sampai ketika unjul rasa dikatakan bupati gagal. Gagal apa?” herannya.

Masalah surat untuk dilakukan penyelidikan ini juga ditembuskan ke Kejari Lamteng. “Ya, Kita ada tembusan juga terkait permintaan Bapak Bupati ke Polres Lamteng untuk melakukan penyelidikan jika benar ada dugaan pungli,” ungkap Kasi Intel Kejari Lamteng Angga Mahatama.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok massa yang tergabung dalam Pusat Pergerakan Rakyat Lampung berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Lampung Tengah, Rabu (22/7). Massa menuntut sertifikat program redistribusi tanah untuk rakyat atau landreform di Kampung Cempaka Putih, Kecamatan Bandarsurabaya, segera dibagikan. Juga meminta oknum yang melakukan pungli ditangkap.

Komentar

Rekomendasi