oleh

Ratusan Warga Dua Kabupaten Geruduk BPN Tuba

RADARLAMPUNG.CO.ID – Ratusan warga dari empat kecamatan di Tulangbawang (Tuba) dan satu kecamatan di Lampung Tengah menggeruduk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Tulangbawang, Kamis (6/8).

Ratusan warga tersebut merupakan ahli waris tanah umbul/lahan yang digunakan salah satu perusahaan gula di wilayah tersebut. Warga menggelar aksi damai menggunakan masker dan memakai baju batik.

Mereka berasal dari Kecamatan Menggala, Gedungaji, Gedungmeneng, dan Denteteladas Tulangbawang. Serta satu kecamatan lain dari Bandar Surabaya, Lampung Tengah.

Ada tiga tuntutan yang diminta para ahli waris. Pertama, mereka meminta penambahan pembayaran yang disesuaikan dengan harga tanah saat ini. Yakni dengan cara pelepasan hak tanah umbul milik warga lima kecamatan.

Kedua, mereka meminta perusahaan gula tersebut mengembalikan tanah rawa di sepanjang aliran sungai seluas sekira 16.000 hektare, untuk dikelola menjadi lahan pertanian dan tanaman padi atau jagung.

Ketiga, mereka meminta perusahaan mengeluarkan tanah peladangan, perumahan, dan pemakaman leluhur. Serta makam umum dari HGU untuk dibuatkan sertifikat oleh warga. Mereka menilai, tanah-tanah tersebut merupakan hak masyarakat setempat yang telah lama berdomisili sebelum adanya HGU.

Usai menyampaikan orasi tuntutan, perwakilan ahli waris diterima Kepala BPN Tulangbawang M. Imlan –untuk melakukan audiensi. Turut juga dalam audiensi Kapolres Tulangbawang AKBP Andy Siswantoro. Audiensi di ruang rapat BPN setempat berjalan sekira satu jam.

Usai melakukan pertemuan, perwakilan ahli waris Syofuan Ismail gelar Menak Mangku Alam mengungkapkan, BPN Tulangbawang akan segera membuat surat undangan audiensi antara pihak ahli waris dengan perusahaan terkait.

“Alhamdulillah, ini sesuai dengan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang diterbitkan 24 Juni 2019. Jadi isi surat tersebut meminta agar dilakukan mediasi antara kami para ahli waris dan pihak perusahaan,” kata Syofuan Ismail.

Dia menegaskan, tuntutan mereka adalah poin-poin yang disampaikan saat orasi. “Tolong digaris bawahi, tuntutan kita tidak mempermasalahkan HGU,” tegasnya. Mereka mengaku hanya meminta kebijaksanaan penambahan uang ganti rugi.

Diceritakannya, pada tahun 1992 silam, masyarakat pemilik tanah hanya diberikan Rp160 ribu. Kemudian pada beberapa tahun setelahnya dinaikan menjadi Rp890 ribu. Itupun akibat aksi unjuk rasa yang menyebabkan terhentinya kegiatan di perusahaan terkait.

Syofuan mengungkapkan, jika surat permintaan audiensi dari BPN Tulangbawang tidak diindahkan pihak perusahaan, mereka akan menduduki lahan. “Bukan untuk merusak. Tapi hanya menunjukan jika permasalahan ini belum selesai. Kita hanya minta kebijaksanaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Tulangbawang M. Imlan mengatakan, pihaknya akan segera membuat surat mediasi antara pihak ahli waris dengan pihak perusahaan, sesuai surat yang diterbitkan Kementerian.

“Kami akan mengupayakan untuk mengundang pihak perusahaan, paling lambat minggu depan,” singkatnya. (nal/sur)

Komentar

Rekomendasi