oleh

Herman HN Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Dibawah Pemkot

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Walikota Bandarlampung Herman HN meminta agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK dapat dikembalikan lagi ke pemerintah kota. Yang saat ini kewenangannya ada pada pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Semua undang-undang yang diatur oleh pusat itu inginnya menguntungkan kita semua. Seperti halnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini agar dapat direvisi,” kata Herman HN saat menerima kunjungan kerja (kunker) DPD RI di Ruang Rapat Walikota Bandarlampung, Jumat (7/8).

Menurutnya, kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang diserahkan kepada pemerintah provinsi ternyata tidak ada konstribusi apa-apa yang diberikan. Sedangkan, bila kewenangannya diserahkan ke daerah/kota tentu ada kontribusinya. Contohnya, seperti di Bandarlampung sangat membantu karena memiliki program pembiayaan gratis.

“Jadi, saya minta tolong ke bapak-bapak selaku anggota DPD untuk dibantu agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan lagi ke pemerintah daerah/kota. Sebab, yang tahu kondisi daerah/kota itu ya kami. Kalau tidak maka bisa carut marut nantinya,” jelasnya.

Herman HN mengungkapkan, itu sudah pernah disampaikannya secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya waktu itu ketemu presiden. Beliau pernah janji dengan seluruh Wali Kota, saya yang bicara waktu itu di Istana Bogor agar dikembalikan SMA/SMK itu ke daerah lagi,” ujarnya.

Sementara, Wakil ketua komite II DPD RI, Bustami Zainudin mengatakan, memang banyak hal kewenangan-kewenangan yang tadinya ada di kabupaten/kota ditarik ke provinsi yang akhirnya rentang kendali.

“Kita akan perjuangkan hal-hal yang teknik seperti ini, kita sampaikan usulan ini untuk direvisi undang-undang tersebut. Kita nggak ingin, tadinya undang-undang diotonomikan kepada tingkat II kabupaten/kota sekarang ditarik lagi ke pusat. Nggak mungkin lah, terus apa gunanya reformasi,” tandasnya. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi