oleh

Kasus Bansos Pangan, Rekanan Kembalikan Kerugian Negara Rp1,1 Miliar

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dinas Sosial (Dissos) Lambar telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat terkait dugaan penyimpangan pengadaan bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu dalam penanganan penyebaran Covid-19. Anggaran sebesar Rp1,112 miliar lebih dikembalikan ke kas negara.

“Jadi kerugian negara sebesar Rp1,112 miliar lebih itu telah dikembalikan ke kas negara pada 28 Juli 2020. Kita juga telah melaporkan kepada bapak bupati melalui sekretaris daerah,” kata Kepala Dinas Sosial Lambar Edy Yusuf di ruang kerjanya, Kamis (13/8).

Edy menuturkan, kerugian negara sebesar Rp1,112 miliar lebih itu, rinciannya PPN kegiatan pengadaan bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu dalam penanganan penyebaran Covid-19 sebesar Rp741.819.182, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp16.871.288, selisih total rincian harga dengan harga penawaran sebesar Rp10.175.000 serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga beras sebesar Rp342.425.000.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran kita untuk ke depan. Intinya, kerugian negara telah dikembalikan oleh pihak rekanan ke kas daerah,” pungkas dia.

Diketahui, Pemkab Lampung Barat mengalokasikan Rp8 miliar lebih dalam Biaya Tak Terduga (BTT) pada APBD 2020 untuk pengadaan 350 ton beras dan 140.000 kaleng ikan kemasan. Ini akan dibagikan kepada 35 ribu keluarga penerima manfaat.

Namun nilai beras dan ikan kaleng bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi pertanyaan. Paket 10 kilogram beras dan empat kaleng itu bernilai Rp200 ribu.

Berdasar pantauan, kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat diduga kuat bukan premium. Bahkan dengan jenis yang sama, banyak dijual dengan harga Rp8.000-Rp9.000 per kilogram.

Sementara, untuk jenis ikan kaleng kemasan yang dijual hanya berkisar Rp10.000-Rp12.000 per kaleng di pasaran. (lus/ais)

Komentar

Rekomendasi