oleh

Soal Kemiskinan di Lampung, Pemprov Benahi Program dan Perbaikan Data

RADARLAMPUNG.CO.ID-Pemprov Lampung mengaku tengah memperbaiki data dan menyusun program yang tepat guna menekan angka kemiskinan di Lampung.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Kamis (10/9) usai menggelar Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2019/2020 dan Rencana Sinergi Progress Kedepan dan Pemanfaatan Data DTKS oleh OPD Provinsi Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan yang Tepat Sasaran di Provinsi Lampung di Kantor Bappeda Provinsi Lampung.

“Jadi rapat ini digelar karena sejak di tetapkan SKnya tim penanggulangan kemiskinan, dan kami mulai mengurai soal data dan sebagainya. Program diseluruh dinas juga diharapkan matching terkait esensi program di masing-masing dinas. Jadi program harus sesuai pada masalah kemiskinan dan itulah rapat harmonis program,” beber Nunik -sapaan akrab Chusnunia.

Dia melanjutkan, persoalan kemiskinan di Lampung beragam. Maka penangannya pun dilakukan sesuai dengan persoalan yang diperoleh.  Terlebih pendataan tentang kemiskinan ini  berbeda.

“kami duduk datanya pas enggak, sehingga bisa dilihat lebih dalam. Kategori kemiskinan juga berbeda-beda dan kemiskinan tertinggi Lampura terendah Mesuji. Tapi kalau IPM (indeks Pembangunan manusia) Mesuji, jadi pekerjaan rumah juga bagaimana menaikan IPM karena saling terkait,” lanjutnya.

Soal upaya Pemprov sendiri, Nunik mengatakan utamanya ialah mengatur program yang efektif dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) dan fokus. Selanjutnya merapihkan pendataan.

“Jadi PR (pekerjaan rumah) dari Covid kemarin ada bantuan keluarga miskin, ada yang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga ada. Kemarin butuh cepat, situasi urgen tapi sekarang kita ada waktu dan kita rapihkan (data),” kata Nunik.

Kemudian soal program, inj dilakukan menyebar di setiap OPD. Diantaranya soal ketahanan pangan yang menyebar lewat kartu petani berjaya (KPB). Kemudian  program pada Dinsos itu agar warga bisa mendapatkan pelayanan baik, BPJS kesehatan juga untuk keluarga miskin ada yang punya Hak tapi belum dapat tentunya akan kami dorong.

“Ya memang banyak programnya. Ini baru tahapan awal, detail progran setelah KUA-PPAS di dewan baru bisa dikasih tau detail programnya, kalau sekarang belum,” lanjutnya.

Ditambahkan Kepala Bappeda  Provinsi Lampung Freddy, Presentase kemiskinan provinsi Lampung saat ini disekitar 12,34 %. Dan target di 2020 ini turun jadi 11%, ini karena ada Pandemi Covid-19. Maka untuk triwulan ke dua harapan kedepannya bisa turun lagi. “Maka Program kita kedepan bisa menyentuh agar angka kemiskinan bisa menurun,” lanjutnya.

Sementara berdasarkan data DTKS Dinas Sosial ada 994.303 orang yang miskin. Data ini dibagi kebeberapa desil. Untuk desil pertama dengan perhitungan presentasi 1 sampai 10 di provinsi Lampung ada 328.006 rumah tangga, desil 2 dengan presentasi perhitungan 11-20 berjumlah 295.587 rumah tangga.

kemudian desil 3 dengan presentasi 21 sampai 30 sebanyak 173.206 rumah tangga, desil 4 dengan hasil perhitungan presentasi dari 31 sampai 40 sebanyak 78.122 rumah tangga, desil 4 plus itu perhitungan persentasi dari lebih dari 41 sebanyak 80.061. Untuk yang tidak diketahui sebanyak 64.821.

Plt Kadissos Provinsi Lampung, Heryana Romdhoni mengatakan pendataan yang dilakukan nya berdasarkan pengasilan. Penilaian dari 10 persen masyarakat berpenghasilan rendah jadi di rengking setiap di update berubah tergantung dengan penghasilan masyarakat.

“Jadi misalnya di Bandarlampung, penghasilan 100 ribu perhari kalau di rata ratakan dikatakan miskin jadi sehari cuma 10 ribu. Kabupaten kota berbeda ada instrumen sendiri ada aplikasi nya,” lanjutnya.

Kemudian dari data per desil ini, juga mengelompokkan penerimaan bantuan. “Jadi untuk Desil 1 penerimaan semua program, desil 2 hanya PKH (program keluarga harapan), desil 3 hanya sembako dan desil 4 BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran),” tandasnya. (rma/wdi)

Komentar

Rekomendasi