oleh

Abdurachman Sarbini Resmi Nahkodai DPW GNP Tipikor Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Prof. Endang Komara, resmi melantik Dr. Abdurachman Sarbini, sebagai Ketua Umum DPW GNP Tipikor Lampung Periode 2020-2024.

Pelantikan berlangsung di markas DPW GNP Tipikor Lampung di Jl. Dr. Harun III No. 60 A Kel. Kotabaru, Kec. Tanjungkarang Timur, Sabtu (19/9). Pengukuhannya, diikuti juga Ketua Dewan Pembina GNP Tipikor Lampung Prof.Damrah Khair, MA dan Sekretaris Umum GNP Tipikor Lampung Suprapto, beserta perwakilan jajaran pengurus DPP dan DPW dan DPD.

Ketua Umum DPP Prof.Endang Komara, mengatakan, terbentuknya GNP Tipikor melihat realita persepsi penanganan Tipikor di Indonesia, yang masih masuk peringkat 85 dunia dari tahun sebelumnya skor 89, dari 180 negara. Sehingga, masih termasuk harus serius untuk memberikan pengawasan baik dilevel nasional hingga daerah.

“Perubahan peringkat dari 89 ke 85 dinilai memang cukup signifikan dibawah pemerintahan Jokowi, maka harus ditanggapi lagi dengan serius,” katanya usai melantik.

Dia berharap dengan dilantiknya pengurus DPW, akan ada tindaklanjut dengan melakukan silaturahmi ke mitra terkait seperti Kejati dan Polda setempat. Disebutkannya, bahwa pengurus DPP 80 persen adalah akademisi dan 20 persen praktisi. “Termasuk ada mantan komisioner KPK yang membuktikan bahwa, kami serius dalam mengatasi Tipikor,” jelasnya.

Dia meyakini, dilantiknya Sarbini yang merupakan mantan dua periode Bupati Tulangbawang yang dapat mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, serta terjalinnya solidaritas dan integritas. Dia berpesan, agar organisasi ini menjadi ladang ibadah dan jangan dijadikan kepentingan pribadi.

Sementara, Ketua Umum GNP Tipikor Lampung Dr.Abdurachman Sarbini mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kerja-kerja yang telah disusun bersama berdasarkan tugas, pokok dan fungsi yang telah ditetapkan bersama. Menurutnya, eksisnya organisasi ini dapat dibuktikan dengan menurunnya angka Tipikor di Lampung.

“Kami akan memberikan penyuluhan atas izin kepala daerah dan mengandeng dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Disampaikannya pula, sebanyak 35 pengurus DPW diharapkan dapat bekerja ikhlas sesuai dengan tupoksi, kompak dan menghindari praduga-praduga yang dapat memecahbelah organisasi. “Bersatu dalam suka dan duka bersama,”katanya. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi