oleh

Realisasi Dakel Harus Segera Dilaporkan

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerimtah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung menyebutkan, penyaluran dana kelurahan (Dakel) tahap ke 126 kelurahan se-Kota Bandarlampung telah 100 persen.

Kepala BPKAD Kota Bandarlampung Wilson Faisol mengatakan, bila pelaksanaan telah selesai atau 100 persen direalisasikan, maka laporan realisasi penggunaan Dakel untuk tahap I harus segera dilaporkan ke BPKA Kota Bandarlampung.

Sebab, bila ada satu saja kelurahan yang tidak segera mengurus laporan realisasi atau surat pertanggungjawaban (SPj) Dakel tahap I, maka pencairan Dakel untuk tahap II tahun 2020 akan terhambat. “Ya, satu saja kelurahan yang belum menyerahkan, laporan realisasi, maka pencairan dakel tahap II akan terhambat,” katanya kepada Radar Lampung, Rabu (23/9).

Dia mengatakan, untuk Dakel tahap I-2020 sudah disalurkan 100 persen ke 126 kelurahan se-Kota Bandarlampung atau di 20 kecamatan. Adapun masing-masing kelurahan memperoleh sebanyak Rp138 juta per tahap. “Ya, tahun lalu satu kelurahan mendapat Rp370 juta, sementara tahun ini Rp366 juta. Itu sudah kebijakan pemerintah pusat, jadi per tahapnya Rp138 juta per kelurahan,” ujarnya.

Dengan demikian, dirinya juga menyerankan kepada tim monitoring: Bappeda, Instektorat, dan DPRD harus benar-benar berjalan. Semakin cepat realisasinya, maka pencairan tahap II akan cepat dilakukan. “Kalau ada kendala, sayang sekali, pencaiaran tahap II bisa saja hangus,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Dakel di Kota Bandarlampung sudah cukup baik, dengan dibuktikannya tidak ditemukannya persoalan dan penyimpangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Dakel. “Kalau pengembalian dana dari hasil temuan, kayaknya ada tapi saya tidak hapal, sudah dikembalikan ke kas daerah,” ucapnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Kota Badarlampung M. Umar mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan audit dan investigasi terkait penyelenggaraan Dakel tahun 2019 di 126 kelurahan. Hasilnya, memang ada beberapa Dakel harus dikembalikan ke kas daerah.

“Setelah kita lakukan perhitungan di lapangan, kelurahan ada yang harus mengembalikan ke kas daerah, karena pekerjaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Akan tetapi, semuanya sudah clear dan telah mengembalikannya,” ungkapnya kepada Radar Lampung.

Dia berjanji, pengawasan Dakel untuk tahun 2020 ini akan dilalukan sangat ketat dan cepat direalisasikan. Dirinya meyakini, pekerjaan dapat selesai hingga 100 persen, baik tahap I dan II. “Saya yakin selesai, karena inikan swakelola, engga sudah amat itu. Untuk pengecekan tahap I akan dilakukan pada awal-awal November ini,” tutupnya. (apr/yud)

Komentar

Rekomendasi