oleh

Kabid Pelayanan dan Perizinan Dinas PM-PTSP dan Staf Jadi Tersangka

RADARLAMPUNG.CO.ID – Penyidik Polresta Bandarlampung menetapkan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (29/9).

Keduanya adalah Kabid Pelayanan dan  Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Nirwan Yustian serta stafnya Edi Efendi.

Sementara De, yang ada di ruangan saat anggota Unit Tipikor Polresta Bandarlampung melakukan penangkapan, masih sebatas saksi.

Kapolresta Bandarlampung Kombes Yan Budi Jaya mengatakan, dua oknum PNS itu melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

“Memaksa seseorang untuk membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Baik itu mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata Yan Budi dalam ekspose di Mapolresta Bandarlampung, Rabu (30/9).

Yan Budi menuturkan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan ada masyarakat yang hendak membuat izin pemanfaatan air bawah tanah.

“Dalam pengurusan itu, korban atau pelapor diminta menyerahkan  sejumlah uang yang seharusnya tidak dipungut biaya atau gratis,” ujarnya.

Saat OTT, polisi menemukan Nirwan bersama stafnya. Ditemukan uang Rp25 juta pecahan Rp100 ribu di kantung celana sebelah kanan Edi Efendi.

Kemudian lima ponsel dan beberapa berkas. Antara lain surat izin pengeboran tanah, SIP, dan SIPA milik PT Lautan Teduh Interniaga sebanyak empat titik, serta berkas permohonan.

Berdasar barang bukti yang ditemukan, keduanya dianggap telah merugikan negara. Salah satunya menghambat pemasukan daerah.

“Menghambat pemasukan pajak daerah karena izinnya tidak dikeluarkan. Kemudian dalam situasi pandemi virus Corona, perekonomian negara sedang melemah. Ditambah perizinan yang tidak dikeluarkan, menghambat investor untuk berusaha, serta menimbulkan kebiasaan buruk dalam pengurusan perizinan,” tandasnya.

Lebih lanjut Yan Budi mengungkapkan, kedua tersangka akan dipersangkakan dengan pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (mel/ais)

Komentar

Rekomendasi