oleh

Jangan Cuma Ceremony, Publik Menantikan Gebrakan Bawaslu!

RADARLAMPUNG.CO.ID – Bawaslu RI mengirimkan delegasinya Fritz Edward Siregar turun ke Lampung. Ia hadir dalam agenda sosialisasi anti politik uang, hoaks, politisasi sara, dan Covid-19 pada Pilwakot Bandarlampung, di Ballroom Hotel Emersia, Minggu (4/10).

Namun, acara ini ditekankan tidak hanya menjadi ceremony dan formalitas rutin saja. Akan tetapi, bisa membangkitkan strategi yang inovatif dan progresif untuk memerangi politk uang, hoaks, politik sara, dan Covid-19.

“Saya kira acara itu masih terkesan agenda formalitas dan rutin Bawaslu untuk turun ke daerah-daerah, dan mungkin dalam rangka penyerapan anggaran. Acara itu menjadi sia-sia jika pihak Bawaslu RI dan daerah tidak sekaligus mendeklarasikan strategi yang inovatif dan progresif untuk betul-betul perang terhadap politik uang, hoaks, politisasi SARA dan pencegahan penyebaran covid 19 di pilkada,” ujar Akademisi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan, Minggu (4/10).

Ia melanjutkan, pernyataan itu ditekankannya lantaran dia menilai saat ini publik masih sangat meragukan persoalan integritas pengawas pemilu. Hal ini didasari terkait dengan memori masa lalu, dimana begitu banyak praktik politik uang, tapi tak satupun mampu diatasi secara signifikan.

“Sehinga politik cukong tetap saja berjaya menghegemoni (mendominasi) pesta demokrasi atau politik lokal. Publik tentu menanti-nanti apa gebrakan Bawaslu RI dan daerah untuk menghalau politik uang dan berbagai kejahatan pilkada. Karena hanya itu cara efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik tentang integritas para penyelenggara pilkada,” imbuhnya.

Karenanya, kata Dedy, perlu ada ketegasan dan kejelasan dalam meniadakan kejahatan pilkada.

“Sekali lagi apa strategi dan agenda jitu untuk mencegah dan menghentikan politik uang, hoaks, politik sara, dan lainnya, itu yang ditunggu, bukan sekedar acara ceremonial belaka,” tandasnya.
Sementara, saat diwawancara awak media, Frits mengatakan, agenda dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan Baawaslu Daerah melaksanakan fungsi pengawasan di setiap tahapan.

“Tidak hanya di Bandarlampung. Malam ini juga kita akan rakor penanganan hukum. Kita pastikan bagaimana kesiapan Bawaslu kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan kampanye misalnya,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, antisipasi penyebaran hoaks dalam kampanye daring dan di media sosial, akan menugaskan tim patroli medsos pada perangkat bawaslu.

“Pembatasan isi kampanye sudah diatur. Misalnya, dilarang melontarkan ujaran kebencian, menghasut, dan sebagainya. Kita sudah punya tim patroli medsos. Atau bisa dilaporkan. Kita lihat, apakah ini dilakukan tim, paslon atau pihak lain. Kita lihat kemana arah pelanggarannya. Apakah cukup dengan di-take down atau ke arah pidana. Tentunya kita juga menggandeng cyber crime,” kata dia.

Terkait netralitas ASN, dia mengaku akan tegas melakukan penindakan jika aturan dilanggar. “Jika ada pelanggaran jelas kita akan merekomendasikan punishment ke KASN,” katanya. (abd/sur)

Komentar

Rekomendasi