oleh

Akui Potong Dana BOK, dr. Maya Tegaskan Bukan Dirinya Saja yang Menikmati

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sidang lanjutan korupsi BOK di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) kembali digelar. Dalam sidang kali ini, terdakwa: dr. Maya Metissa diagendakan menjalani pemeriksaan.

Dalam sidang itu, Maya mengakui pemungutan dana BOK sebesar 10 persen telah lama dilakukan. Semenjak kepala dinas terdahulu, sebelum dirinya menjabat.

“Ya, sebelum saya menjabat memang sudah ada. Penarikannya pun dilakukan secara tunai, dari tahun 2016 dan 2017. Langsung kami transfer ke puskesmas. Namun sudah dipotong,” katanya, Senin (9/11).

Semenjak di tahun 2017 dan 2018, menurutnya pencairannya masuk lewat ke Kas Daerah (Kasda) dahulu. Karena masuk kategori penerimaan dari negara. “Baru nanti disalurkan ke kami, lalu ke Puskesmas,” lanjutnya.

Selain itu juga, menurutnya pemotongan sebesar 10 persen itu sudah merupakan tradisi. “Saya hanya meneruskan kebijakan dari yang lama,” kata dia.

Waktu itu, lanjut dia, di saat dirinya baru menjabat, informasi bahwa ada tradisi pemotongan dia dapat dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Lampung Utara: Novrida Nunyai.

Novrida menjelaskan ke dirinya bahwa uang BOK akan segera cair. Dan dia pun bertanya ke Novrida bagaimana prosesnya agar dana itu bisa cair.

“Terus dia bilang ke saya bahwa dari setiap dana itu cair harus ada pemotongan 10 persen yang di-saving. Karena saya mengikuti kebijakan yang lama, ya saya ikuti saja,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, pemotongan dilakukan untuk digunakan pada kegiatan lainnya. “Jadi mohon maaf segala sesuatu Dinas Kesehatan memang perlu ada anggaran dana lainnya. Karena tidak tercover. APBD-nya pun sedikit,” ucapnya.

“10 persen itu tidak semua ke saya. Tapi ada juga beberapa dibagikan. Dengan skema 442. Saya hanya menerima 4 persen saja,” lanjutnya.

Ia menjelaskan lagi, 4 persen dana BOK yang masuk ke dirinya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan nonbudjeter. Yang di mana ada kegiatan yang tak tercover APBD. “Seperti ada perintah untuk membuat ornamen-ornamen lampu. Beli sejumlah komputer, pemasangan CCTV, dan kegiatan yang lainnya,” katanya.

Ada juga pembuatan penyelenggaran baju batik sebanyak 150 potong. Juga baju training.

Lalu dirinya ditanya JPU Gatra Yuda Pramana, apakah uang nonbudjeter itu dirinya simpan sendiri atau dititipkan. Maya menjawab uang itu dia simpan sendiri. “Karena memang banyak lagi kegiatan-kegiatan nonbudjeter lainnya, seperti memberikan bantuan pasien tidak mampu. Perjalanan dinas saya sebagai kadis mendampingi bupati ke Jakarta misalnya,” ungkapnya.

Ditanya bagaimana cara penyerahan uang pemotongan 10 persen itu, dirinya menjelaskan bahwa uang itu sudah dibagi-bagi oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Lampung Utara: Novrida Nunyai.

“Ya lewat skema 442 tadi. Waktu saat pembagian ada dia menyerahkan ke kantor dan ada juga di rumah. Setiap saya terima (uang) itu dua amplop. Beliau (Novrida) yang sudah memisahkan,” jelasnya.

Lalu jaksa pun meminta agar dirinya menjelaskan apa arti dari skema 442 itu.

“Kalau 4 persennya itu ke Kabid Kebendaharaan Lampura: Yustian Adinata. Sedangkan untuk 2 persennya ini ke Tim BOK Lampura, yang saat itu dikoordinir oleh Ibu Daning,” beber Maya.

Sedangkan untuk penerimaan dirinya itu ia bagi dua ke Novrida Nunyai. “Setiap yang saya terima itu saya bagi juga ke dia (Novrida Nunyai). Saya terima itu enggak pernah nilainya di atas Rp500 juta. Tapi hanya di bawah itu,” jelasnya.

Di sela-sela persidangan itu, dirinya mengakui bahwa ia bersalah dan meminta maaf. Pun apabila nanti kerugian negara sudah dihitung dan dirinya diwajibkan menggantinya, ia siap untuk menggantinya.

“Ya memang mohon maaf saya itu meneruskan kebijakan. Saya menyesalinya. Tetapi di dinas kesehatan itu banyak kegiatan nonbudjeter. Seperti intruksi untuk fogging. Makanya saya menggunakan anggaran yang ada,” katanya.

“Untuk menghidupkan kegiatan di masyarakat. Insya Allah kerugian negara saya akan upayakan (mengganti). Artinya setelah dihitung kerugian negara, saya akan mengganti. Karena apapun bentuknya saya akan bertanggung jawab,” pungkasnya. (ang/sur)

Komentar

Rekomendasi