oleh

Jenazah Tertahan dan Ditangani Prosedur Covid-19 di RS Graha Husada, Ini Penjelasan Kadiskes Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID-Adanya kabar pasien berstatus probable Covid-19 wafat di rumah Sakit Graha Husada Bandarlampung dan diminta biaya perawatan Rp22 juta, Pihak Dinas Kesehatan Lampung melakukan pengecekan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, tim diturunkan untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, lanjut dia, penetapan status suspek dan probable pasien Covid-19 disebut Reihana telah sesuai dengan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-5.

“Penetapan status pasien suspeck covid telah sesuai, berdasarkan penjelasan Buku pedoman pencegahan dan pengendalian covid19 di revisi ke 5. Di mana Suspek itu penjelasan buku tersebut memiliki ISPA (infeksi saluran pernapasan) berat atau pneumonia berat yang dirawat di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis. Kemudian penetapan Kasus menjadi kasus probable jug sudah sesuai aturan, yaitu probable adalah suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan covid-19 dengan belum adanya hasil gambaran PCR,” beber Reihan yang ditemui di Kantornya Rabu (2/12).

Reihana melanjutkan, begitupula dengan pemulasaran jenazah dengan Covid-19 yang menurutnya juga sudah sesuai dengan buku panduan revisi ke 5. Di mana pasien yang meninggal di rumah sakit, selama perawatan dilakukan dengan protokol covid-19 baik konfirmasi atau probable maka tata laksana nya sesuai Covid-19.

“Penentuan pasien probable itu diliat dari rongent thorax yang telah dilakukan. Di mana, pneumonia berat paru-paru nya sudah putih semua. Hasil laboratorium kan bisa menuju bakteri atau ke virus, ini menuju ke virus. Makanya ini yang menjadi pegangan dokter. Walau hasil swab belum datang. Dan terbukti kalau pasien positif Covid-19,” tambahnya.

Reihana menjelaskan berdasarkan kronologi yang dia peroleh dari Rumah sakit, pada 24 November pasien masuk UGD rumah sakit dengan keluhan demam disertai batuk dan sesak nafas. Kemudian dilakukan pengukuran saturasi oksigen, dimana pada saat itu saturasinya hanya 70, maka diberikan bantuan oksigen tambahan dan saturasinya naik menjadi 94.

Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil rapid tes Reaktif dan pemeriksaan rongent terdeteksi pneumonia bilateral. Berdasarkan gejala klinis, hasil lab dan rongent, maka dokter menetapkan diagnosis awal pasien covid-19 suspek dan dirawat di ruang isolasi.

“Saat itu pasien setuju diruang isolasi sesuai protokol covid-19 dan masuk ruang perawatan. Pada 25 November 13.00 WIB setelah visit, dokter menyarankan dilakukan swab PCR. Selanjutnya keluarga di edukasi diberikan penjelasan rencana swab dan diminta mematuhi protokol kesehatan covid. Keluarga juga diberitahu jika kondisi memburuk dan kemungkinan jika nantinya meninggal dunia, maka akan dilakukan pemulasaran jenazah protokol covid,” tambahnya.

Maka Tanggal 26 diambil swab dan dikirim ke Dinkes provinsi. Selama perawatan kondisi sesak bertambah, pada 30 November pasien mengalami perburukan kondisi dan pada pukul 06.00 WIB pasien meninggal dunia, sebelum swab keluar.

Pukul 07.45 keluarga menolak pemakaman dengan prokes covid-19 dan ingin membawa pulang jenazah dengan alasan hasil swabnya belum keluar, padahal kondisi pasien probable. Karena keluarga menolak pemularasan jenazah dengam prokes covid, maka rumah sakit menganggap pasien tidak mengikuti prokes covid, dan rumah sakit berkesimpulan jaminan pembayaran berdasarkan KMK 446/2020 gugur.

“Status pasien menjadi pasien umum dan harus membayar, biaya Rp22 juta. Selanjutnya pihak rumah sakit lapor ke gugus tugas Bandarlampung. Setelah perdebatan keluarga, akhirnya setuju pemulasaran jenazah dengan prokes covid sekitar 13.00 WIB dengan prokes covid 19. Pada 1 Desember hasil swab PCR positif Covid-19,” tambahnya.

Reihana mengatakan berdasarkan kronologi dari rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai pembina menyebut Rumah sakit tidak menyalahi aturan. “Kalau dilihat dari kronologi dari tanggal 24, kami sebagai pembina, Dinas Kesehatan Provinsi melihat prosedur benar dan tidak ada menyalahi aturan. Dan harus diketahui, klaim pasien covid sangat sulit. Nggak bisa main-main, kalau bukti ga kuat ya dianggap pasien covid-19. Kami sudah turunkan tim, kami minta bikin surat klarifikasi juga,” tambahnya.

Dia menambahkan, untuk seluruh biaya pasien Covid-19 memang ditanggung pemerintah. Hal ini sesuai PMK Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Meskipun begitu, Reihana mengakuprihatin atas peristiwa ini. “Semoga kita semua mengambil pelajaran daam penyampaian informasi yang benar kepada keluarga yang berduka dengan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tandasnya. (rma/wdi)

Komentar

Rekomendasi