Disdikbud Lampung : Verifikasi Daerah Terkait Tatap Muka Sekolah Belum Bertambah

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung hingga Selasa (12/1) belum menambah daftar verifikasi daerah yang bakal melakukan tatap muka kegiatan belajar mengajar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Disdikbud Lampung Tommy Efra Handarta, Selasa (12/1). “Belum ada yang bertambah verifikasi tatap muka,” jelas Tommy.

Saat ditanyak soal perkembangan Covid-19, mengingat satu dari Keempat daerah sebelumnya yang telah terverifikasi melakukan pembelajaran tatap muka yaitu Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Mesuji ada perubahan status zona penyebaran Covid-19. Di mana Lampung Tengah kini berstatus zona merah, Tommy menerangkan ada revisi yang telah dilakukan mengenai kegiatan pembelajaran dengan tatap muka.

“Lamteng sudah revisi, mereka langsung mengajukan perbaikan minta ditinjau ulang. Jadi begitu kami keluarkan yang 4 Januari, kemarin Lamteng itu langsung rapat lagi tim penanganannya karena memperhatikan perkembangan covid-19, kalau tidak salah ditunda,” ungkap Tommy.

Baca Juga:   SMAN 3 Bandarlampung Gelar Perpisahan Secara Virtual

Dia mengatakan, Disdikbud Provinsi Lampung saat ini masih ikut pendapat tim penanganan covid19 daerah terkait kegiatan tatap muka tersebut. “Kita ingin pendidikan berjalan seperti biasa namun kesehatan dan keselamatan peserta didik yang utama,” tambahnya.

Ditambahkan Kabid Pembinaan SMK Disdikbud Lampung Zuraida Kherustika, pihak nya mengatakan saat ini telah di keluarkan surat izin yang ada di 4 daerah. “Karena dalam satu kabupaten tidak semua sekolah boleh di buka (pembelajaran tatap muka). Ada satu kecamatan yang boleh ada juga yang belum boleh,” jelasnya.

Baca Juga:   SMAN 3 Bandarlampung Gelar Perpisahan Secara Virtual

Zuraida mengatakan seperti Lampung Barat, Pesisir Barat sudah semua kecamatan boleh di buka. Tetapi kalau Lampung tengah ada 3 atau 4 kecamatan yang belum boleh buka tatap muka.

“Sekarang kalau dari SKB 4 Mentri tidak melihat zona per kabupaten lagi apakah dia hijau atau kuning. Tapi sekarang diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah daerah melihat kondisi daerahnya masing-masing. Maka itu, harus ada kerjasama dengan dinas kesehatan tiap daerah karena mereka yang lebih tahu kan mereka mana daerah yang boleh dan tidak boleh. Yang jelas keselamatan peserta didik yang utama,” tambahnya. (rma/wdi)

Baca Juga:   Audit Laporan Keungan TA 2020, Unila Raih Opini WTP dari KAP




  • Bagikan



Bejat! Paman Cabuli Keponakan Hingga Hamil Delapan Bulan ASDP Tak Melayani Pemudik, Kecuali…